LUWU UTARA – Aktivitas penanaman kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh salah satu warga nisial KD di Desa Salu Lemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, menjadi perhatian masyarakat.

Pasalnya, tanaman kelapa sawit tersebut diketahui berada di area yang sangat dekat dengan aliran sungai atau kawasan sempadan sungai yang seharusnya dijaga kelestariannya demi kepentingan lingkungan dan masyarakat luas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga sekitar, penanaman kelapa sawit tersebut telah berlangsung di lahan yang berbatasan langsung dengan bantaran sungai.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena kawasan sempadan sungai memiliki fungsi strategis sebagai daerah penyangga untuk mencegah erosi, longsor, sedimentasi, serta menjaga kualitas air dan keseimbangan ekosistem.

Sejumlah warga mengaku khawatir apabila aktivitas tersebut terus dibiarkan tanpa pengawasan dari instansi terkait.

Selain berpotensi merusak vegetasi alami di sekitar sungai, penanaman kelapa sawit dalam jangka panjang juga dikhawatirkan dapat mengubah fungsi kawasan lindung sempadan sungai yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

“Kalau memang benar ditanam di kawasan sempadan sungai, tentu perlu ada pemeriksaan dari pemerintah dan instansi yang berwenang. Jangan sampai menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di kemudian hari,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kawasan sempadan sungai merupakan area yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Pemanfaatan lahan di wilayah tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Potensi pelanggaran aturan Apabila hasil pemeriksaan instansi berwenang nantinya membuktikan bahwa penanaman kelapa sawit dilakukan di kawasan sempadan sungai tanpa izin atau bertentangan dengan fungsi perlindungan kawasan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur perlindungan kawasan sumber daya air dan sempadan sungai.

3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mengatur pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian daya rusak sungai.

4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang mengatur batas-batas kawasan sempadan sungai yang harus dilindungi.

Namun demikian, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus melalui proses verifikasi lapangan oleh instansi terkait, termasuk pengukuran lokasi dan penetapan status lahan secara resmi.

Masyarakat Minta Pemerintah Turun Tangan

Masyarakat berharap Pemerintah Desa Salu Lemo, Pemerintah Kecamatan Baebunta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, Balai Wilayah Sungai, serta aparat penegak hukum dapat melakukan pengecekan langsung di lokasi guna memastikan apakah aktivitas tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, warga meminta adanya langkah preventif agar kawasan sempadan sungai tidak beralih fungsi secara sembarangan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak yang diduga melakukan penanaman kelapa sawit di kawasan pinggiran sungai tersebut belum memberikan keterangan resmi.

Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga terdapat hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.

Bagikan :