PASURUAN,– Upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menekan biaya produksi peternakan melalui inovasi pakan ternak fermentasi membuahkan hasil. Program tersebut turut mengantarkan Kabupaten Pasuruan meraih peringkat III Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kategori Non-Indeks Harga Konsumen (Non-IHK) tingkat Provinsi Jawa Timur 2026.

 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko. Penyerahan berlangsung dalam agenda High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD di The Trans Luxury Hotel, Surabaya, Rabu (18/11/2026).

 

Dalam evaluasi tersebut, Kabupaten Pasuruan mencatatkan nilai 89,12. Capaian itu menempatkannya di bawah Kota Mojokerto yang memperoleh nilai 95,89 dan Kabupaten Probolinggo dengan nilai 91,38.

 

Sekda Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan, penilaian TPID kategori Non-IHK tidak semata-mata melihat hasil pengendalian harga. Aspek tata kelola, kreativitas program, proses pelaksanaan, serta tertib administrasi juga menjadi komponen penting dalam evaluasi.

 

Menurut Yudha, pemerintah daerah menjalankan strategi pengendalian inflasi dengan berpedoman pada empat aspek utama atau 4K. Keempatnya meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

 

Ia menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai sektor yang selama ini terlibat dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.

 

“Atas arahan Bupati Pasuruan, TPID terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan,” kata Yudha.

 

Salah satu inovasi yang menjadi perhatian dalam penilaian kinerja TPID Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah pengembangan pakan ternak fermentasi secara mandiri. Program ini menyasar peternak ayam broiler dan ayam petelur dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap pakan konvensional yang membutuhkan biaya cukup besar.

 

Pelaksanaannya dilakukan melalui Sekolah Lapang Peternakan Terintegrasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Peternakan.

 

Tidak hanya memperkenalkan teknologi pengolahan pakan, program tersebut juga membekali peternak dengan pengetahuan pengelolaan keuangan, keterampilan teknis, serta kemampuan mengembangkan usaha peternakan secara profesional.

 

Dengan kemampuan memproduksi pakan fermentasi secara mandiri, peternak diharapkan mampu menekan ongkos produksi. Dampak efisiensi itu diharapkan berlanjut pada harga jual hasil peternakan sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat.

 

Yudha menambahkan, pemerintah daerah tidak akan berhenti pada capaian penghargaan tersebut. Penguatan pengendalian harga dan pasokan akan terus dilakukan, terutama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

 

Pemantauan juga akan diperketat menjelang momentum Idul Fitri dan Idul Adha, ketika permintaan sejumlah bahan pokok berpotensi meningkat dan memicu gejolak harga.

 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap penghargaan ini menjadi dorongan bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus menghadirkan terobosan dan memperkuat kerja sama lintas sektor.

 

Melalui berbagai langkah tersebut, stabilitas harga kebutuhan pokok diharapkan tetap terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi daerah.

Bagikan :