Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan desa. Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan seluruh pemerintah desa wajib mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi.
Penegasan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman saat membacakan sambutan Bupati Subandi pada kegiatan _GEMA DESA 2026: Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa_ di Pendopo Delta Wibawa, Selasa, 18 November 2026.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para Asisten, Kepala OPD, Camat, dan 318 Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo.
“318 desa di 18 kecamatan adalah ujung tombak pelayanan publik. Karena itu setiap rupiah anggaran desa harus dikelola bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ainur Rahman membacakan sambutan Bupati Subandi.
Di tengah penurunan transfer daerah 20,12 persen dan penyesuaian target APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, Pemkab meminta desa semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
*Komitmen Antikorupsi Desa*
Pemkab Sidoarjo juga menerapkan kebijakan _zero tolerance_ terhadap gratifikasi di lingkungan pemerintahan desa.
Bupati mengapresiasi Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati yang saat ini dinilai KPK sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Selain itu 6 desa ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi 2026, yaitu: Desa Sugihwaras, Bligo, Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo, Kecamatan Krian; dan Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo.
*Hasil Evaluasi 318 Desa*
Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto memaparkan hasil evaluasi 318 desa periode 26 Januari – 27 Oktober 2026 berdasarkan 5 indikator.
Hasilnya: 25 desa sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai.
“Untuk desa dengan kategori kurang dan belum memadai akan dilakukan pembinaan intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Jika perlu akan dilakukan audit,” jelas Andjar.
*Penghargaan 10 Desa Terbaik TA 2025*
Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik TA 2025:
1. Desa Kwangsan – Sedati
2. Desa Sidomojo – Krian
3. Desa Bligo – Candi
4. Desa Sumokali – Candi
5. Desa Modong – Tulangan
6. Desa Keboananom – Gedangan
7. Desa Sukodono – Sukodono
8. Desa Cemandi – Sedati
9. Desa Durungbanjar – Candi
10. Desa Gelam – Candi
*BKK 2027 Naik Jadi Rp600 Juta/Desa*
Untuk mendukung pembangunan desa, Pemkab Sidoarjo menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp200 juta per desa pada 2026. Tahun 2027 direncanakan naik menjadi Rp600 juta per desa.
“Tahun depan BKK kita naikkan menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama mewujudkan semangat _Menata Desa, Membangun Kota_. Desa dan kota harus tumbuh bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.






