JAKARTA — Pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Instruksi Kapolri Jenderal Suyudi kepada seluruh jajaran kepolisian untuk memberantas narkotika menjadi langkah yang dinantikan masyarakat di tengah ancaman peredaran barang haram yang dapat merusak generasi bangsa. Sabtu 24 Oktober 2026
Namun, muncul pertanyaan mendasar: mampukah Polri beserta seluruh jajarannya benar-benar menghentikan peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya? Ataukah pemberantasan tersebut hanya menjadi gebrakan sesaat tanpa hasil yang berkelanjutan?
Sekretaris Jenderal Global Press Network, Syamsuddin, turut angkat bicara mengenai pentingnya komitmen nyata aparat penegak hukum dalam memerangi narkotika.
Menurut pandangan yang menjadi sorotan dalam isu ini, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya melalui penangkapan para pelaku di lapangan, tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berkesinambungan.
Instruksi Kapolri Harus Dibuktikan dengan Tindakan Nyata
Instruksi tegas pimpinan Polri dalam memberantas narkotika seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Aparat kepolisian dituntut bekerja secara profesional, mulai dari mengungkap jaringan pengedar, membongkar jalur distribusi, hingga menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam bisnis narkotika.
Pemberantasan tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir atau pelaku di tingkat bawah. Jaringan pemasok, bandar besar, pemodal, serta pihak lain yang terbukti terlibat harus ditelusuri berdasarkan bukti dan diproses sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat membutuhkan hasil nyata, bukan sekadar pernyataan tegas. Keberhasilan pemberantasan narkotika harus dapat diukur melalui pengungkapan jaringan, penurunan peredaran, konsistensi penegakan hukum, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Mampukah Polri Menghentikan Peredaran Narkotika?
Pertanyaan ini menjadi tantangan besar bagi Kapolri dan seluruh jajarannya. Peredaran narkotika merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan strategi berkelanjutan, koordinasi lintas lembaga, serta dukungan masyarakat.
Pengawasan di jalur masuk barang, penindakan terhadap jaringan distribusi, pengembangan kasus berdasarkan bukti, dan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta lembaga terkait perlu diperkuat.
Selain itu, integritas aparat menjadi faktor penting. Penegakan hukum yang tegas harus berlaku tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku di tingkat bawah maupun pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan luas.
Jika ingin membangun kepercayaan publik, Polri harus menunjukkan bahwa setiap laporan ditangani secara serius, setiap perkara diproses sesuai prosedur, dan setiap dugaan pelanggaran oleh aparat diperiksa secara objektif.
Jangan Sampai Ada Praktik Tangkap Lepas
Salah satu persoalan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat adalah dugaan praktik tangkap lepas dalam penanganan perkara narkotika. Istilah ini merujuk pada situasi ketika seseorang yang telah ditangkap kemudian dilepaskan dalam keadaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai proses penegakan hukum.
Setiap dugaan semacam itu harus ditelusuri secara profesional berdasarkan fakta dan bukti. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah tanpa pemeriksaan yang layak.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum oleh oknum aparat, tindakan tegas harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
Transparansi penanganan perkara, pengawasan internal, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengawasan eksternal yang independen menjadi bagian penting untuk mencegah penyimpangan.
Pemberantasan narkotika akan kehilangan makna apabila penindakan di lapangan tidak disertai kepastian hukum. Karena itu, setiap penangkapan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan setiap keputusan dalam proses perkara harus dapat dipertanggungjawabkan.
Syamsuddin: Publik Menunggu Konsistensi Penegakan Hukum
Sekretaris Jenderal Global Press Network, Syamsuddin, menjadi salah satu pihak yang mengangkat perhatian terhadap keseriusan pemberantasan narkotika dan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum.
Sorotan terhadap kebijakan pemberantasan narkotika tidak semata-mata ditujukan untuk mengkritik aparat, melainkan juga sebagai bentuk perhatian terhadap kepentingan masyarakat luas.
Pengawasan publik diperlukan agar komitmen pemberantasan narkotika benar-benar diwujudkan dalam tindakan yang terukur.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus melalui informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, aparat juga perlu mendapatkan dukungan ketika bekerja secara profesional dan sesuai hukum.
Pemberantasan Narkotika Membutuhkan Keberanian dan Pengawasan
Perang melawan narkotika tidak dapat dibebankan kepada kepolisian semata. Pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dunia pendidikan, media, dan keluarga perlu mengambil peran masing-masing dalam pencegahan, penindakan, serta pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat, akses rehabilitasi bagi orang yang membutuhkan, dan perlindungan generasi muda dari ancaman narkotika.
Pada akhirnya, keberhasilan instruksi Kapolri tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak orang yang ditangkap, tetapi juga oleh kemampuan aparat membongkar jaringan peredaran, menjaga integritas institusi, dan memastikan proses hukum berlangsung secara adil.
Jangan Hanya Tegas di Awal, Harus Konsisten Sampai Akhir
Gebrakan pemberantasan narkotika harus menjadi komitmen jangka panjang, bukan sekadar agenda sesaat. Kapolri dan seluruh jajaran Polri menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan tegas, profesional, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Publik kini menunggu bukti nyata. Jangan sampai semangat pemberantasan narkotika justru tercoreng oleh dugaan praktik tangkap lepas atau penanganan perkara yang tidak transparan.
Narkotika harus diberantas sampai ke jaringan dan akar peredarannya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tindakan nyata.
