MALANG — Praktik perjudian sabung ayam di wilayah Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga melibatkan taruhan dalam skala besar tersebut disebut masih berlangsung secara terbuka.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perjudian di wilayah hukum Polres Malang. Senin 2 November 2026.
Bahkan, sebuah agenda pertandingan yang disebut-sebut mengusung tajuk “Wadung Wager” dikabarkan tetap dipersiapkan dengan agenda sebanyak 17 partai pertandingan pada akhir pekan ini.
Jika benar terdapat unsur taruhan uang dalam kegiatan tersebut, maka aktivitas itu berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Diduga Berlangsung Terang-terangan, Aktivitas Perjudian Jadi Sorotan
Berdasarkan informasi dan dokumentasi visual yang diklaim diperoleh di lapangan sejak Jumat, 30 Oktober 2026, sejumlah orang terlihat berkumpul di sebuah arena tertutup di kawasan Desa Wadung.
Lokasi tersebut diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas sabung ayam yang disertai transaksi taruhan.
Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa jaringan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut telah teridentifikasi. Namun, kebenaran identitas, keterlibatan masing-masing pihak, serta dugaan adanya aliran uang taruhan masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Situasi ini menimbulkan keresahan masyarakat. Warga berharap kepolisian tidak menunggu sampai aktivitas tersebut semakin meluas sebelum mengambil langkah pemeriksaan dan penindakan.
Berkedok Turnamen Komunitas, Agenda 17 Partai Jadi Perhatian
Aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan tersebut disebut dikemas dalam bentuk kegiatan komunitas dengan tajuk “Wadung Wager”, yang berlokasi di area yang dikenal sebagai Wadung Royal (RBS).
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kegiatan tersebut telah dipersiapkan sejak Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan melibatkan peserta dari sejumlah wilayah, termasuk Kepanjen, Dampit, Kota Malang, dan daerah sekitarnya.
Agenda 17 partai pertandingan yang dikabarkan akan digelar menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, apabila dalam setiap pertandingan terdapat pemasangan taruhan uang, maka penggunaan istilah turnamen atau kompetisi komunitas tidak serta-merta menghilangkan unsur pidana perjudian.
Penegak hukum perlu memastikan fakta di lapangan, termasuk mekanisme pertandingan, transaksi taruhan, pihak penyelenggara, serta aliran dana yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Pakar Hukum Soroti Dugaan Pembiaran Aparat
Pemerhati hukum dan pakar tindak pidana, Agus Setiawan, S.H., menyoroti dugaan masih berlangsungnya praktik perjudian sabung ayam di kawasan Pakisaji.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus bersikap tegas apabila ditemukan bukti adanya aktivitas perjudian.
Ia menilai terdapat dua aspek penting yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, kemasan turnamen tidak menghapus unsur pidana perjudian.
Menurut perspektif hukum pidana, apabila suatu kegiatan permainan disertai taruhan uang dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian, maka penyelenggaraannya tetap dapat diproses secara hukum.
Ketentuan mengenai perjudian sebelumnya dikenal dalam Pasal 303 KUHP. Sementara itu, sejak berlakunya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026, ketentuan perjudian diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427.
Dengan demikian, aparat perlu mengidentifikasi secara cermat unsur pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku saat peristiwa terjadi.
Kedua, dugaan pembiaran harus ditelusuri secara serius.
Agus menilai, apabila aparat telah menerima laporan disertai informasi dan bukti awal yang dapat diverifikasi, sudah semestinya dilakukan langkah penyelidikan sesuai prosedur hukum.
Menurutnya, ketidakjelasan respons aparat terhadap dugaan aktivitas perjudian yang terus berulang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Meski demikian, dugaan pembiaran maupun keterlibatan oknum aparat harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang objektif.
Publik Pertanyakan Ketegasan Kapolres Malang
Masyarakat kini menantikan langkah konkret Polres Malang dalam merespons informasi mengenai dugaan praktik perjudian sabung ayam di Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji.
Sejumlah pertanyaan pun mengemuka: apakah kepolisian telah menerima informasi mengenai aktivitas tersebut? Apakah lokasi yang diduga menjadi arena perjudian sudah pernah dilakukan pemeriksaan? Siapa pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan praktik perjudian di dalamnya?
Publik juga berharap aparat tidak hanya menyasar pemain di lapangan, tetapi turut menelusuri pihak yang diduga menjadi penyelenggara, bandar, maupun pihak lain yang terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian.
Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Polres Malang Diharapkan Segera Berikan Klarifikasi
Hingga artikel ini disusun, informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian sabung ayam tersebut masih memerlukan verifikasi resmi dari pihak kepolisian.
Konfirmasi kepada Kapolres Malang dan jajaran terkait menjadi penting untuk memastikan apakah laporan mengenai arena di Desa Wadung telah diterima, langkah apa yang sudah dilakukan, serta apakah terdapat rencana penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang siapa pun yang berada di balik aktivitas ilegal tersebut.
Jangan sampai dugaan praktik perjudian yang terus berulang justru melahirkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Kini, publik menunggu jawaban dan tindakan nyata Polres Malang. Sebab, supremasi hukum tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan, melainkan harus dibuktikan melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
