KALTARA
Sejumlah warganet di Kalimantan Utara meluapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi infrastruktur dasar yang dinilai jauh dari kata layak.
Unggahan dan komentar warganet yang beredar luas di media sosial menyoroti buruknya akses jalan hingga dugaan salah urus anggaran, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas layanan publik seperti rumah sakit. Rabu 7 Januari 2026.
Salah satu warganet menilai dana publik semestinya difokuskan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan agar masyarakat tidak harus dirujuk ke daerah lain.
“Bagus dana itu buat fasilitas rumah sakit, jadi tidak sedikit-sedikit rujuk Tarakan,” tulis akun Sultan Nanad. Pernyataan ini mencerminkan keresahan warga soal keterbatasan layanan kesehatan di daerahnya sendiri.
Keluhan serupa datang dari akun wongjowokalimantan yang menyinggung proyek pembangunan rumah sakit di wilayah Pulau Bunyu. Ia menyebut lokasi bangunan yang dinilai tidak strategis dan sulit diakses.
“Dana bangunan rumah sakitnya dikorupsi, sudah jauh lokasinya, masuk hutan dekat tambang batu bara. Jadi bangunan berhantu,” tulisnya, disertai nada satire. Meski bernuansa opini, komentar ini memperlihatkan kuatnya persepsi publik terhadap dugaan penyimpangan proyek.
Ketika 22 SKPD salah menganggarkan Rp39,9 miliar, berarti ada sesuatu yang patah dalam sistem perencanaan dan pengawasan. Salah anggaran dalam skala kecil bisa dimaklumi sebagai ketidaktelitian.
Tetapi salah anggaran pada dua puluh dua instansi dengan nilai miliaran rupiah adalah indikator kuat bahwa kontrol internal telah gagal bekerja.
Nada lebih keras disampaikan akun mastardi yang menyoroti tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menyebut banyak oknum pejabat yang diduga memanipulasi kebijakan, sehingga pembangunan di Kalimantan Utara dinilai stagnan.
“Faktanya, daerah ini tak menunjukkan kemajuan signifikan. Contohnya di dalam kota sendiri,” tulisnya.
Rangkaian komentar tersebut muncul seiring beredarnya foto kondisi jalan berlumpur yang menyulitkan aktivitas warga.
Infrastruktur rusak dinilai kontras dengan besarnya anggaran pembangunan yang selama ini digelontorkan pemerintah daerah.
Pakar hukum Tatanegara negara, Assoc. Prof. Dr. Jaidun, S.H., M.H.,menilai suara warganet ini patut dibaca sebagai alarm sosial.
Persepsi publik, meski belum tentu seluruhnya berbasis temuan hukum, menunjukkan defisit kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan.
Transparansi perencanaan, pemilihan lokasi proyek, serta akuntabilitas pelaksanaan dinilai krusial untuk meredam kecurigaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Helmi, Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara terkait pernyataan warganet tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi, khususnya menyangkut pemilihan lokasi proyek layanan kesehatan dan kondisi akses jalan yang dikeluhkan warga.
Di tengah derasnya kritik publik, klarifikasi terbuka dan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi.
Suara warganet adalah cermin; respons pemerintah akan menentukan apakah cermin itu dijadikan bahan perbaikan, atau justru dibiarkan retak.
