Delikpers.co – Sidoarjo
Polemik batas tanah fasilitas umum (fasum) berupa jalan di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. Untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya, anggota DPRD Sidoarjo dari Komisi A melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi sengketa antara warga kavling Desa Kemiri dengan UPT Pembenihan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/1/2026).
Sidak tersebut dipimpin langsung oleh anggota DPRD Komisi A, Riza Ali Faizin, sebagai tindak lanjut dari hearing yang sebelumnya digelar bersama perwakilan warga kavling Desa Kemiri. Hearing itu membahas persoalan batas tanah fasum jalan yang hingga kini belum menemukan titik temu, lantaran kedua belah pihak sama-sama mengklaim memiliki alas hak berupa sertifikat.
Dalam sidak lapangan tersebut, rombongan DPRD Komisi A didampingi perangkat desa, perwakilan warga, serta pihak UPT Pembenihan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Mereka meninjau langsung lokasi jalan yang dipersoalkan dan mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak terkait sejarah dan dasar kepemilikan lahan.
Menurut Riza Ali Faizin, sengketa ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut akses jalan yang digunakan masyarakat dan berstatus sebagai fasilitas umum. Ia menegaskan, DPRD hadir untuk memastikan hak masyarakat terlindungi dan persoalan diselesaikan secara adil serta sesuai ketentuan hukum.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan agar tidak hanya mendengar versi satu pihak saja. Dari hasil sidak ini terlihat memang ada perbedaan klaim antara warga dan pihak UPT. Oleh karena itu, kami menilai perlu adanya pengukuran ulang secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Riza di lokasi sidak.
Ia menjelaskan, pengukuran ulang oleh BPN menjadi langkah paling objektif untuk memastikan batas tanah yang sebenarnya, sekaligus menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Menurutnya, hasil pengukuran tersebut nantinya harus menjadi acuan bersama dan dihormati oleh semua pihak.
“Kalau memang itu fasum jalan, maka harus dikembalikan fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Namun jika ada sertifikat yang sah, tentu juga harus dihormati. Di sinilah peran BPN sangat penting untuk memastikan data dan fakta di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan warga kavling Desa Kemiri menyampaikan keluhan mereka terkait akses jalan yang selama ini digunakan, namun belakangan dipermasalahkan status lahannya. Warga berharap DPRD dapat menjadi jembatan penyelesaian agar hak mereka sebagai pengguna fasum tidak terabaikan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Jalan ini sudah lama digunakan warga, tapi sekarang dipersoalkan. Kami berharap ada solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat,” ungkap salah satu warga.
Di sisi lain, pihak UPT Pembenihan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa klaim mereka didasarkan pada sertifikat yang dimiliki institusi. Meski demikian, mereka menyatakan siap mengikuti proses pengukuran ulang dan menunggu keputusan resmi dari instansi berwenang.
Menutup sidak tersebut, DPRD Komisi A berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Sidoarjo agar pengukuran ulang dapat dilakukan secepatnya. DPRD juga meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan sepihak selama proses penyelesaian masih berjalan.
“Kami minta semua pihak tetap kondusif. Jangan ada penutupan akses atau tindakan yang bisa memicu konflik. Kita tunggu hasil pengukuran BPN sebagai dasar penyelesaian bersama,” pungkas Riza Ali Faizin.
Dengan adanya langkah ini, DPRD Sidoarjo berharap polemik batas tanah fasum jalan di Desa Kemiri dapat segera menemukan titik terang dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.






