SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong terwujudnya pemerintahan dan BUMD yang bersih dari praktik korupsi.
Komitmen itu diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perumda Delta Sidoarjo dengan PT BPR Delta Artha dan Konsultasi Penyusunan Produk Hukum, Kamis 5 November 2026.
Penandatanganan dilakukan di Lokasi dan disaksikan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.HM.Kn. Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pentingnya budaya anti suap dan anti gratifikasi dalam setiap lini pelayanan, termasuk di BUMD.
“Kerja sama dengan Kejari ini bukan hanya soal legalitas.
Ini adalah bentuk komitmen kita untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak ada ruang untuk suap dan gratifikasi di Sidoarjo,” tegasnya.
Kerja sama ini meliputi 2 hal utama:
1. *Penandatanganan Perjanjian* antara Perumda Delta Sidoarjo dengan PT BPR Delta Artha
2. *Konsultasi Penyusunan Produk Hukum* Perumda Delta Sidoarjo bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Menurut Bupati, pendampingan hukum dari Kejari diharapkan dapat meminimalisir risiko hukum dan mencegah potensi penyimpangan sejak awal.
“Kami ingin BUMD kita berkembang, tapi tetap di jalur yang benar. Profesional, melayani, dan bebas dari intervensi yang tidak sehat,” pungkasnya.
Sementara itu Kajari Sidoarjo menyampaikan Kejari siap menjadi “pengacara negara” yang memberikan pertimbangan hukum agar setiap kebijakan BUMD sesuai aturan.
“Kami siap mengawal agar Perumda Delta berjalan sesuai aturan. Ini bagian dari pencegahan korupsi melalui penguatan sistem,” ujarnya.
Dengan adanya perjanjian ini, Pemkab Sidoarjo berharap Perumda Delta dan PT BPR Delta Artha dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi integritas.
