PASURUAN, Kebakaran yang melanda Pasar Kepulungan, Kecamatan Gempol, meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah desa dan para pedagang. Di tengah upaya memulihkan aktivitas ekonomi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyatakan siap membantu pembangunan kembali pasar tersebut.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, saat meninjau kondisi Pasar Kepulungan pada Selasa (3/11/2026). Pemerintah daerah berencana memberikan dukungan melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Gus Shobih, sapaan akrab Wakil Bupati, menjelaskan bahwa Pasar Kepulungan berstatus sebagai pasar desa sehingga pengelolaannya berada di bawah pemerintah desa, bukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
Meski demikian, status pengelolaan tersebut tidak menghalangi Pemkab Pasuruan untuk turun tangan membantu pemulihan. Pasalnya, pasar itu menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.
“Pasar ini memang dikelola oleh desa. Namun, wilayahnya tetap bagian dari Kabupaten Pasuruan. Sesuai regulasi dan arahan Pak Bupati, pemerintah akan membantu melalui BTT,” kata Shobih.
Namun, bantuan tersebut belum dapat langsung direalisasikan. Pemkab Pasuruan masih menunggu pengajuan resmi dari pemerintah desa sebagai dasar administrasi untuk memproses dukungan anggaran sesuai ketentuan.
Shobih menegaskan, pemerintah daerah akan melihat kebutuhan penanganan pascakebakaran setelah surat pengajuan diterima. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban akibat kebakaran sekaligus mempercepat pembangunan kembali fasilitas pasar.
“Kami menunggu surat berikutnya dari desa. Nanti akan dilihat bagaimana pemerintah bisa membantu untuk meringankan dampak kebakaran di pasar desa itu,” ujarnya.
Pemulihan Pasar Kepulungan menjadi penting karena menyangkut keberlangsungan usaha para pedagang dan perputaran ekonomi warga. Pemerintah berharap, setelah proses pembangunan kembali berjalan, aktivitas perdagangan dan pelayanan pasar dapat segera normal.
Kini, langkah berikutnya berada pada pemerintah desa untuk mengajukan kebutuhan bantuan secara resmi. Kecepatan proses administrasi dan tindak lanjut pemerintah akan menjadi bagian penting agar para pedagang tidak terlalu lama kehilangan tempat untuk mencari nafkah.
