Oleh : Syamsuddin., S.T., CFLE., CLA

PENDEKATAN YANG HOLISTIK DAN BERBASIS PADA KOLABORASI, MENJADI DASAR PENERAPAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DAPAT MENJADI LEBIH HARMONIS BAHKAN BISA TERCIPTA SISTEM HUKUM YANG LEBIH INKLUSIF ADAPTIF, DAN BERKEADILAN BAGI SEMUA PIHAK

Aksesibilitas Hukum: Membantu dalam menyediakan aksesibilitas yang lebih besar terhadap bantuan hukum dengan biaya yang lebih rendah. Asumsi dasar, tidak memiliki akses yang mudah untuk menggunakan layanan pengacara;

Bahkan Pengurangan Beban Pengacara: Menangani sebagian pekerjaan administratif atau persiapan dokumen hukum. Pengacara

fokus pada masalah hukum yang kompleks;  Pelayanan Hukum kepada Masyarakat: Membantu dalam dan menyediakan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan:

Penyediaan Informasi Hukum: Membantu memberikan informasi hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga, serta proses hukum yang relevan;

Membantu Proses Hukum: Membantu menyusun dokumen hukum, melakukan penelitian hukum, dan memberikan dukungan administratif lainnya dalam proses hukum Peran dan kewenangan paralegal tergantung pada vurisdiksi di Indonesia

KONSENSUS PROFESI PARALEGAL

Paralegal adalah Setiap orang yang berasal dari Komunitas, Masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti Pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advocat dan tidak secara mandiri mendamping penerima Bantuan Hukum di Pengadilan. (Permenkumham Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal, pasal 1 ayat 5)

Paralegal adalah seorang profesional yang bekerja di bawah supervisi seorang pengacara atau advokat dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum;

Tugas Paralegal meliputi penelitian hukum, menyusun dokumen huku mengkoordinasikan pertemuan klien, dan melakukan berbagai tugas administratif terkait dengan kasus hukum;

Paralegal tidak memiliki lisensi khusus untuk memberikan nasihat hukum secara langsung kepada klien;

Paralegal bekerja di bawah pengawasan pengacara yang berlisensi;

Paralegal berperan penting dalam mendukung proses hukum;

Paralegal dapat mengoptimalkan kontribusi dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan SDM melalui pemberian bantuan hukum;

Paralegal menjadi aset berharga dalam sistem hukum, terutama dalam hal menyediakan aksesibilitas yang lebih besar terhadap bantuan hukum dan membantu dalam tugas-tugas administratif dan persiapan dokumen

KORELASI SOSIOLOGI HUKUM DAN PERAN PARALEGAL

Sosiologi hukum mempelajari bagaimana masyarakat dan institusi hukum saling berinteraksi, serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.

Paralegal adalah profesional yang mendukung pekerjaan praktisi hukum, seperti pengacara, dengan melakukan penelitian, menyiapkan dokumen hukum, dan memberikan bantuan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 mengatur tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Permenkumham ini mengatur kedudukan dan legal standing paralegal dalam memberikan bantuan hukum, termasuk batasan ruang dan kewenangannya.

Berikut beberapa hal yang diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021:
Definisi paralegal, yaitu orang yang berasal dari masyarakat atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal Persyaratan untuk menjadi paralegal, yaitu:

Warga negara Indonesia Berusia minimal 18 tahun
Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat Bantuan hukum yang dapat diberikan paralegal, meliputi masalah hukum pidana, keperdataan, dan tata usaha negara Pendanaan untuk pelaksanaan Permenkumham ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, daerah, atau sumber pendanaan lain yang sah.

Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Paralegal tidak harus berprofesi sebagai advokat atau memiliki gelar sarjana hukum. Namun, mereka harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan.

Penulis ini Adalah Ketua Bidang Pendidikan Hukum di DPP LBH NVNJ

Bagikan :