SIDOARJO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren.

Melalui Komisi D, DPRD Sidoarjo secara resmi mengundang Bupati Sidoarjo untuk menghadiri rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 13 Januari 2026.

Undangan tersebut tertuang dalam surat resmi DPRD Kabupaten Sidoarjo bernomor 100.3.2/163/438.3.4/2026 tertanggal 8 Januari 2026, dengan sifat surat penting dan perihal undangan rapat kerja.

Surat itu ditujukan langsung kepada Bupati Sidoarjo di Sidoarjo, sebagai bagian dari upaya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembentukan regulasi daerah.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo akan menggelar rapat kerja guna membahas Raperda tentang Fasilitasi Pesantren.

Rapat ini dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jalan Sultan Agung Nomor 39, Sidoarjo.

Selain mengundang Bupati Sidoarjo, DPRD juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadirkan sejumlah pejabat terkait yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembahasan regulasi tersebut.

Adapun pejabat yang diminta hadir adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda.

Pembahasan Raperda Fasilitasi Pesantren dinilai penting mengingat peran pesantren yang tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Dengan adanya regulasi khusus, diharapkan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan dukungan, perlindungan, serta fasilitasi terhadap pesantren di Kabupaten Sidoarjo.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M, dalam surat undangan tersebut menyampaikan harapannya agar rapat kerja ini dapat berjalan efektif dan menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak pada penguatan lembaga pesantren.

Surat tersebut juga telah ditandatangani secara elektronik dan dilengkapi dengan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai tembusan, undangan rapat kerja ini juga disampaikan kepada Wakil Bupati Sidoarjo, para Wakil Ketua DPRD, Kepala Bagian Hukum Setda, serta Kepala Bagian.

Kesejahteraan Setda. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan Raperda Fasilitasi Pesantren menjadi perhatian serius lintas unsur pemerintahan daerah.

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Sidoarjo berharap tercipta kesepahaman antara legislatif dan eksekutif terkait substansi Raperda, termasuk skema fasilitasi, bentuk dukungan anggaran, serta mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan pesantren serta memberikan dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia dan kehidupan sosial keagamaan di Kabupaten Sidoarjo.

Bagikan :