SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan arah baru pengembangan inovasi pemerintahan: bukan sekadar melahirkan gagasan, mengejar jumlah, atau mengumpulkan penghargaan, melainkan memastikan setiap inovasi mampu memberikan dampak nyata dan menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, MKn saat membuka Kompetisi Inovasi Sidoarjo (KISI) 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026).
Mengusung tema “Inovasi Berdampak untuk Sidoarjo Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan”, KISI 2026 diarahkan sebagai instrumen untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong lahirnya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Subandi menekankan bahwa inovasi harus ditempatkan sebagai bagian dari proses menyelesaikan persoalan pembangunan. Menurutnya, capaian pembangunan yang telah diraih Sidoarjo perlu diiringi dengan perubahan cara kerja birokrasi agar pemerintah semakin responsif terhadap dinamika dan kebutuhan warga.
Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan sebagai gambaran bahwa masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada 2025 tercatat mencapai 5,4 persen, sedangkan angka kemiskinan berada di level 4,40 persen.
Pada saat yang sama, persoalan pengangguran, stunting, lingkungan, serta berbagai persoalan sosial-ekonomi lainnya masih membutuhkan intervensi yang konkret.
“Banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan. Objek masalah masih banyak, sehingga kita harus punya inovasi. Ekonomi kita juga masih banyak problem,” ujar Subandi.
Bagi Subandi, keberhasilan inovasi tidak semestinya diukur hanya dari keberadaannya sebagai program baru. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut mampu memperbaiki proses pelayanan, menyederhanakan birokrasi, menghemat sumber daya, mempercepat penyelesaian persoalan, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia meminta budaya inovasi tidak hanya berkembang di lingkungan organisasi perangkat daerah. Gerakan tersebut harus menjangkau seluruh lini pemerintahan, mulai dari sekretariat daerah, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, hingga lingkungan pendidikan.
Komunikasi dan kolaborasi antarlembaga dinilai menjadi elemen penting agar berbagai inovasi tidak berjalan secara parsial dan terpisah.
Sinergi diperlukan untuk memastikan gagasan yang lahir di satu sektor dapat dikembangkan, diperluas, bahkan direplikasi ketika terbukti efektif.
“Mulai sekda, OPD, sampai tingkat desa harus ada komunikasi. Inovasi ini jangan hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Subandi juga mengingatkan agar penghargaan yang diperoleh melalui KISI tidak berhenti sebagai simbol prestasi kelembagaan. Penghargaan harus mampu mendorong perubahan mindset aparatur, sehingga inovasi benar-benar menjadi instrumen untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah.
Sidoarjo sebelumnya berhasil mempertahankan predikat sebagai salah satu daerah terinovatif. Namun, capaian tersebut menurut Subandi harus diikuti dengan peningkatan kualitas inovasi dan pembuktian dampaknya di lapangan.
“Dengan penghargaan ini harus mengubah mindset. KISI hari ini untuk menunjang bapak dan ibu semua agar memudahkan pelayanan Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Sejalan dengan arah tersebut, Pemkab Sidoarjo terus membangun sistem pengelolaan inovasi yang lebih terstruktur. Salah satunya melalui pengembangan dashboard inovasi daerah dan pemanfaatan platform SETIA (Sistem Riset dan Inovasi Daerah).
Platform tersebut menjadi salah satu sarana untuk mengelola siklus inovasi secara lebih sistematis, mulai dari penjaringan gagasan, uji coba, penerapan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan.
Langkah ini menunjukkan bahwa inovasi tidak lagi ditempatkan sebagai kegiatan insidental, tetapi diarahkan menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan yang memiliki proses, indikator, evaluasi, dan keberlanjutan.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman menegaskan bahwa inovasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Perubahan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, kata dia, menuntut pemerintah untuk membangun ekosistem yang mampu mendorong kreativitas aparatur sekaligus memastikan gagasan yang dihasilkan memiliki manfaat yang terukur.
“Bukan hanya jumlah inovasinya, tetapi yang paling penting adalah dampaknya,” tegas Ainur Rahman.
Karena itu, Pemkab Sidoarjo terus mendorong gerakan satu perangkat daerah satu inovasi. Setiap inovasi diarahkan memenuhi prinsip utama yang menjadi fondasi KISI 2026, yakni memiliki dampak nyata, berorientasi pada hasil dan bukti, mendukung Sidoarjo yang maju melalui modernisasi tata kelola dan peningkatan daya saing, bersifat inklusif dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, serta berkelanjutan agar dapat terus dikembangkan dan direplikasi.
Dengan pendekatan tersebut, KISI 2026 tidak sekadar menjadi panggung kompetisi antarinovasi pemerintahan. Lebih jauh, kompetisi ini diarahkan menjadi bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi dari sekadar menjalankan program menuju pemerintahan yang terus mencari cara lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan publik.
Ruang inovasi itu mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, lingkungan, hingga kebutuhan sosial lainnya.
Pada akhirnya, keberhasilan KISI tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak inovasi yang masuk atau berapa banyak penghargaan yang diberikan.
Ukuran terpentingnya adalah apakah inovasi tersebut mampu mengubah proses pelayanan menjadi lebih baik, menghadirkan solusi atas persoalan nyata, dan membuat manfaat pembangunan semakin dekat dengan masyarakat.
Sebab, inovasi pemerintahan menemukan maknanya bukan ketika sebuah gagasan dinilai sebagai yang terbaik, melainkan ketika gagasan tersebut benar-benar bekerja, memberi manfaat, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan warga.
