JAKARTA – Perkumpulan Mediator dan Arbiter Indonesia (PERMAI) resmi menetapkan H. B. B. Umar, S.Pd.I., S.H., M.M. sebagai Ketua Umum untuk periode kepengurusan 2026–2031. Penetapan tersebut dilakukan melalui proses pemilihan secara aklamasi dalam forum rapat pemilihan Ketua Umum yang berlangsung pada 2 Oktober 2026.
Terpilihnya H. B. B. Umar secara aklamasi menjadi momentum penting bagi perjalanan organisasi profesi mediator dan arbiter di Indonesia.
Kepercayaan yang diberikan oleh para pendiri dan unsur organisasi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat dalam membangun PERMAI sebagai organisasi profesi yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta memiliki kontribusi nyata bagi perkembangan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.
Setelah melalui proses pemilihan Ketua Umum, penyusunan dan penyempurnaan struktur kepengurusan kemudian dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pembagian tugas, serta arah pengembangan PERMAI ke depan.
Penyempurnaan struktur Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERMAI tersebut ditetapkan pada Sabtu 14 November 2026, sekaligus menjadi langkah awal untuk menjalankan visi, misi, dan tujuan organisasi selama lima tahun mendatang.
Sebagai organisasi yang menaungi para mediator dan arbiter, PERMAI memiliki peran strategis dalam mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, khususnya mediasi dan arbitrase.
Kehadiran PERMAI diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, profesional, objektif, dan berkeadilan.
Di bawah kepemimpinan H. B. B. Umar, PERMAI diarahkan untuk tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya para mediator dan arbiter, tetapi juga menjadi organisasi profesi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga standar etika, serta membangun sinergi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan.
Pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan pembinaan profesi menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan mediator dan arbiter yang profesional serta memiliki integritas tinggi.
Susunan Pengurus DPN PERMAI Periode 2026–2031
Berdasarkan struktur kepengurusan yang ditetapkan pada 14 November 2026, susunan Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Mediator dan Arbiter Indonesia (DPN PERMAI) adalah sebagai berikut:
DEWAN PENASEHAT
- Adv. Sugianto, S.E., S.H., M.Ak.
KETUA KOMISI ETIK
- Adv. Andrean Pradipta, S.H.
KETUA UMUM
- H. B. B. Umar, S.Pd.I., S.H., M.M.
WAKIL KETUA UMUM
- Hana Yulianti, S.E., S.H., M.H., M.M.
SEKRETARIS JENDERAL
- Dr. Satriyani Cahyo Widayati, S.H., M.H.
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
- Ayu Asrianti, S.IP.
BENDAHARA UMUM
- Ida Farida, S.Pd.I., M.Pd.I.
WAKIL BENDAHARA UMUM
- Ita Kuswaty Taridin, S.E.
BIDANG-BIDANG ORGANISASI
1. Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga
- Ketua: Ahmad Jainal Abidin, S.Ag.
- Anggota: Agus Zudianto.
2. Bidang Pengembangan Karir dan Profesi
- Ketua: Syamsuddin, S.T.
3. Bidang Advokasi dan Mediasi
- Ketua: Sofyan Hasan, S.E.
- Anggota: Joni Karbot, S.Th.I.
4. Bidang Organisasi dan Keanggotaan
- Ketua: Ir. Fausi Ma’ruf Parjunianto.
- Anggota: Tri Rahmat Renjani.
5. Bidang Logistik dan Inventarisir
- Ketua: Arya Rusdi.
- Anggota: Djoko Warsito, S.H.
6. Bidang Dokumentasi dan Publikasi
- Ketua: Rabudin Muhammad.
- Anggota: Anhar Rosal.
7. Bidang Usaha dan Perekonomian
- Ketua: Bonny Octora.
- Anggota: Moch. Taifuqur Rohman, S.E.
8. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
- Ketua: Febriyansyah.
- Anggota: Adityas Rahadi.
9. Bidang Pelayanan dan Kesekretariatan
- Ketua: Muhammad Salman Alfarisi, S.H.
10. Bidang Koordinator Mediator
- Ketua: Nurjayadi, S.H.
- Anggota: Aang Kunaepi.
11. Bidang Koordinator Arbiter
- Ketua: Iman Kheruddin, S.Pt., S.H.
- Anggota: Septy Steven Saroinsonong.
KEPALA PUSDIKLAT
- H. Kosin Ahmad Mahendra, S.E., S.H.
Struktur tersebut diharapkan mampu membangun tata kelola organisasi yang efektif, terarah, dan profesional melalui sinergi seluruh unsur pengurus sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam menjalankan roda organisasi periode 2026–2031, PERMAI menetapkan visi:
“Menjadikan PERMAI sebagai organisasi profesi yang kredibel, mandiri, berintegritas, dan diakui secara nasional maupun regional dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa alternatif yang berkeadilan, berperikemanusiaan, berkeadilan hukum, berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya supremasi hukum dan ketertiban sosial di Indonesia melalui pelaksanaan fungsi mediasi dan arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Visi tersebut mencerminkan komitmen PERMAI untuk menjadi organisasi profesi yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan keanggotaan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum dan penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efektif, serta berkeadilan.
Tujuh Misi Strategis PERMAI
Untuk mewujudkan visi tersebut, PERMAI menetapkan tujuh misi utama:
1. Pendidikan dan peningkatan kompetensi profesi. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, pembinaan profesionalisme, serta pendampingan berkelanjutan bagi para mediator dan arbiter.
2. Optimalisasi penyelesaian sengketa alternatif. Mendorong penerapan mediasi dan arbitrase di lingkungan masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah, lembaga peradilan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
3. Penegakan etika profesi. Melaksanakan pembinaan etika, pengawasan perilaku anggota, dan penanganan pelanggaran kode etik untuk menjaga martabat serta kepercayaan publik.
4. Membangun kemitraan strategis. Mengembangkan sinergi dengan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Peradilan, lembaga arbitrase nasional, instansi pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan lembaga masyarakat.
5. Edukasi dan sosialisasi hukum. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan hukum, sosialisasi, kajian hukum, serta kampanye mengenai manfaat dan tata cara mediasi serta arbitrase.
6. Advokasi kebijakan hukum.
Memberikan kontribusi pemikiran dan advokasi kebijakan guna memperkuat kedudukan, peran, serta kepastian hukum mediasi dan arbitrase dalam sistem hukum nasional.
7. Perlindungan dan pembinaan anggota. Melindungi, membina, serta memperjuangkan kepentingan profesional anggota PERMAI sepanjang sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Enam Tujuan Besar Organisasi
Selain visi dan misi, PERMAI juga menetapkan enam tujuan utama sebagai arah pelaksanaan program kerja organisasi:
1. Menjadi wadah organisasi profesi bagi para mediator dan arbiter Indonesia untuk membangun sinergi keilmuan, mengembangkan kompetensi, membina karier, serta bertukar pengalaman profesional.
2. Mewujudkan standar kompetensi, kode etik, dan tata cara kerja mediator serta arbiter PERMAI yang selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas mediator serta arbiter bersertifikat berstandar nasional yang mampu menangani berbagai jenis sengketa sesuai kewenangan hukum.
4. Menjadi rujukan lembaga profesional bagi masyarakat, pengadilan, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam merekomendasikan mediator maupun arbiter yang kompeten dan berintegritas.
5. Mendorong terbentuknya budaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, damai, adil, dan berkeadilan guna membantu mengurangi penumpukan perkara di lembaga peradilan.
6. Melakukan kajian, memberikan masukan kebijakan, serta melaksanakan advokasi hukum untuk memperkuat kerangka hukum mediasi dan arbitrase di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terbentuknya kepengurusan DPN PERMAI periode 2026–2031 membawa harapan baru bagi pengembangan profesi mediator dan arbiter di Indonesia.
Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan penguatan internal organisasi, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
PERMAI diharapkan mampu mengambil peran lebih luas dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kualitas tenaga profesional, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga peradilan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi profesi lainnya.
Dengan dukungan seluruh jajaran pengurus, anggota, serta para pemangku kepentingan, PERMAI diharapkan dapat berkembang menjadi organisasi profesi yang solid, independen, dan memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, damai, dan berkeadilan.
Terpilihnya H. B. B. Umar secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2026–2031 merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar dalam membawa PERMAI menuju organisasi profesi yang lebih maju.
Kepengurusan yang telah terbentuk diharapkan menjadi kekuatan kolektif untuk menjalankan program kerja, memperkuat kelembagaan, meningkatkan profesionalisme anggota, dan memperluas kontribusi organisasi bagi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan, integritas, profesionalisme, dan pengabdian, PERMAI berkomitmen mengambil bagian dalam membangun budaya penyelesaian sengketa yang mengedepankan dialog, musyawarah, perdamaian, dan kepastian hukum.
PERMAI 2026–2031: Bersatu dalam Profesionalisme, Berintegritas dalam Pengabdian, dan Berkomitmen Mewujudkan Keadilan melalui Mediasi dan Arbitrase.
