BEKASI – Koordinator Aksi Solidaritas Wartawan, Paulus Simalango, bersama sejumlah wartawan mendatangi Kantor Bupati Bekasi pada Senin (26/10/2026) siang.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, guna meminta penjelasan terkait tindak lanjut tiga tuntutan dalam aksi damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya.
Permohonan audiensi tersebut disampaikan setelah Asep resmi dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Jumat (23/10/2026) di Bandung.
Paulus mengatakan, pihaknya telah menerima respons langsung dari Bupati Asep yang menyatakan kesediaannya untuk menggelar audiensi pada Rabu (28/10/2026) pagi.
“Tadi sudah kami sampaikan surat permohonan audiensi. Dan saya tadi sudah dihubungi Pak Bupati Asep, beliau bersedia audiensi hari Rabu (28/10/2026) pagi,” ujar Paulus, Senin (26/10/2026) sore.
Minta Kejelasan Tindak Lanjut Tiga Tuntutan
Audiensi tersebut menjadi momentum bagi Solidaritas Wartawan untuk meminta klarifikasi dan penjelasan langsung dari Bupati Bekasi terkait perkembangan tindak lanjut atas tiga tuntutan yang disampaikan dalam aksi damai pada Kamis (15/10/2026).
Saat aksi berlangsung, Asep yang ketika itu masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi telah menandatangani dokumen Pernyataan Pemerintah Daerah atas Pernyataan Sikap Tiga Tuntutan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya.
Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan sikap terhadap tiga tuntutan yang diajukan para wartawan.
Pertama, terkait tuntutan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi serta permintaan dilakukannya pemeriksaan menyeluruh.
Pemerintah daerah menyatakan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti terlebih dahulu sesuai ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan memperhatikan batasan kewenangan Plt. Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, mengenai tuntutan permintaan maaf resmi serta jaminan agar tidak terjadi kembali penghinaan maupun intimidasi terhadap wartawan. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan menghormati dan mendukung kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan sikap saling menghormati.
Ketiga, terkait tuntutan agar proses hukum dikawal hingga tuntas serta penegakan akuntabilitas pejabat publik. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Setelah Asep resmi menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif, Solidaritas Wartawan kembali mengambil langkah dengan meminta audiensi langsung untuk mengetahui sejauh mana komitmen yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah telah ditindaklanjuti.
Melalui pertemuan tersebut, Paulus bersama jajaran wartawan berharap memperoleh penjelasan yang jelas mengenai perkembangan setiap tuntutan, termasuk langkah-langkah yang telah maupun akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kesediaan Bupati Asep menerima audiensi diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus memperjelas tindak lanjut atas pernyataan yang telah ditandatangani saat aksi damai berlangsung.
Paulus kembali menegaskan bahwa jadwal pertemuan telah disepakati untuk dilaksanakan pada Rabu pagi.
“Ya sudah, hari Rabu pagi kita sepakati audiensinya ya,” demikian Paulus mengulangi pernyataan Bupati Asep kepada wartawan.
Audiensi tersebut kini dinantikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari Bupati Bekasi mengenai tindak lanjut tiga tuntutan Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
