MUARA JAWA

Keberadaan lubang bekas tambang batubara di sepanjang jalan poros Samarinda–Sanga-Sanga–Muara Jawa menjadi perhatian publik setelah aduan masyarakat mencuat.

Lokasi lubang yang berada tidak jauh dari badan jalan provinsi dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan lapangan pada 13 Januari 2026 bersama Inspektur Tambang wilayah setempat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lubang tersebut disebut sebagai bekas kegiatan pertambangan batubara milik IUP Operasi Produksi CV Prima Mandiri dengan luas konsesi 248,40 hektare.

Meski demikian, kewajiban reklamasi dan pascatambang tetap menjadi tanggung jawab perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak perusahaan, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan lapangan, menyatakan komitmen untuk menutup lubang bekas tambang dan membangun pagar pengaman berbahan seng sebagai langkah awal pengamanan.

Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah potensi kecelakaan dan melindungi masyarakat yang melintas di jalur poros tersebut.

Sejumlah warga berharap penanganan tidak berhenti pada pemasangan pagar sementara, melainkan dilanjutkan dengan reklamasi menyeluruh sesuai standar teknis.

Mereka juga meminta adanya pengawasan berkala agar kewajiban pascatambang benar-benar dilaksanakan hingga tuntas.

Masayarakat Muara jawa meminta pemerintah pusat menindak tegas para perusak lingkungan, apalagi sudah bertahun – tahun izin CV Prima Mandiri mati, mereka mengeruk kekayaan alam Muara Jawa.

“ kami hanya mendapatkan mencana banjir serta kesuburan tanah tercemar limbah batu bara,” tegas Burhanudin. Senin (16/2/22026).

Dinas ESDM Kaltim menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi guna memastikan pelaksanaan reklamasi berjalan sesuai aturan.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa keselamatan publik dan pemulihan fungsi lingkungan menjadi prioritas dalam penyelesaian persoalan bekas tambang tersebut.

Pernyataa KTT Prima Mandiri Flipus menegaskan akan menutup areal tambang yang meresahkan Masyarakat jika izinnya keluar.

Namun Masyarakat menyebutkan bagaimana jika izinnya tidak di setuji oleh pemerintan pusat karena hingga saat ini belum juga terbit.

Bagikan :