SAMBAS – Ancaman praktik mafia tanah masih terus menghantui masyarakat dan merusak kepastian hukum di Kabupaten Sambas. Modus operandi yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari pemalsuan dokumen hingga manipulasi data kepemilikan dengan bersembunyi di balik organisasi tertentu.
Kini, praktik mengancam itu menimpa Munandar, warga Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi, yang mengaku lahan sahnya dirampas sepihak oleh kelompok yang mengatasnamakan Kelompok Tani. (Rabu, 22/07/2026)
Munandar memaparkan kronologi peristiwa tersebut kepada awak media. Ia memegang hak sah atas lahan seluas 400 hektare yang berlokasi di kawasan Perepet KM 7/9.
Tanah tersebut dibelinya secara resmi dari Kelompok Tani pada tahun 2013/2014, tepatnya pada masa kepemimpinan Kepala Desa Temajuk sebelumnya.
“Tanah ini saya beli lengkap dengan kwitansi dan surat-surat dokumentasi lengkap ber-‘cap basah’. Saya juga rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya,” tegas Munandar seraya menunjukkan bukti kepemilikan.
Pemasangan Baliho dan Ancaman Pengusiran
Situasi berubah drastis ketika muncul sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari Kelompok Tani. Mereka tidak hanya mengklaim lahan tersebut sebagai milik bersama, tetapi juga secara terang-terangan memasang papan baliho penanda di lokasi tanah sengketa.
Upaya Munandar untuk menggarap lahan dengan alat berat pun dipatahkan secara paksa. “Setiap kali saya hendak membuka lahan, mereka datang mengusir dengan nada mengancam. Padahal, ini adalah tanah milik saya yang sah. Saya merasa sangat dirugikan,” keluhnya.
Berdasarkan pantauan tim investigasi pada Sabtu (18/07/2026) di lokasi kejadian, terlihat tujuh titik pemasangan papan peringatan yang menyatakan tanah itu milik “Kelompok Bersama” dengan merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/kpts/OT.160/4/2007, serta mengancam sanksi pidana bagi siapa pun yang merusak papan tersebut.
Kecewa pada Sikap Pemerintah Desa dan BPD
Berniat mencari jalan damai dan penyelesaian, Munandar mendatangi Kantor Desa Temajuk dan meminta pertemuan dengan Kepala Desa, Agil Firmasyah. Namun, alih-alih mendapatkan solusi, ia justru mendapat penjelasan yang memukul mentalnya.
“Kepala Desa menyatakan surat tanah saya itu ilegal. Begitu juga pernyataan dari BPD (inisial NN) yang menyebutkan surat tidak jelas. Saya benar-benar kecewa. Seharusnya pemerintah desa menjadi penengah dan solusi bagi warga,” ungkap Munandar dengan nada kesal.
Ia pun menantang sikap tersebut. “Jika dibilang ilegal dan tidak jelas, buktikan! Tunjukkan surat dokumentasi mereka, mari kita cocokkan keaslian kepemilikan ini secara transparan,” tuntutnya.
Dukungan Fakta dan Desakan Penegak Hukum
Penelusuran awak media memperkuat posisi Munandar. Ketua Kelompok Tani, Yakup, saat dikonfirmasi di kediamannya membenarkan bahwa surat-surat yang dipegang Munandar adalah sah dan telah dibayar pajak secara rutin.
Yakup pun meminta pihak yang menyangsikan keaslian dokumen untuk membuktikan tudingannya.
Hal yang sama diakui oleh mantan Bhabinsa, Hamdi. Ia membenarkan transaksi jual beli tersebut serta memastikan kelengkapan dan keaslian surat-surat yang dimiliki Munandar.
Menghadapi kebuntuan di tingkat desa dan ancaman kelompok yang berkedok petani ini, Munandar memohon perlindungan hukum. Ia meminta Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, instansi pertanahan hingga kehutanan untuk turun tangan melakukan verifikasi menyeluruh.
“Saya memohon keadilan dan penyelesaian yang adil agar hak kepemilikan saya terlindungi dari praktik mafia tanah yang merugikan ini,” pungkas Munandar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi. Redaksi akan terus berupaya menghubungi pihak berwenang untuk keterangan balasan.






