LUWU UTARA — Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan. Hal ini menyusul dugaan pengambilalihan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dalam pelaksanaan pekerjaan satu unit plack dacker di Dusun Bulumpore.
Persoalan tersebut mencuat setelah Sekdes disebut-sebut mengantar dan mengarahkan kepala tukang untuk melaksanakan pekerjaan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan TPK maupun memberitahukan kegiatan tersebut kepada kepala dusun setempat.
Akibat persoalan itu, pekerjaan dilaporkan terhenti sementara selama lima hari. Penghentian tersebut disebut berkaitan dengan persoalan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dinilai belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Informasi tersebut dihimpun awak media melalui konfirmasi langsung kepada kepala tukang dan Penjabat (Pj.) Kepala Dusun Bulumpore pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Persoalan utama yang menjadi perhatian adalah dugaan keterlibatan langsung Sekdes dalam mengarahkan pekerjaan di lapangan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan TPK.
Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap unsur pelaksana menjadi hal penting. Koordinasi diperlukan agar kegiatan berjalan sesuai perencanaan, dokumen pelaksanaan, serta ketentuan yang berlaku.
Apabila benar pekerjaan tersebut diarahkan tanpa koordinasi dengan TPK, pemerintah desa perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penugasan dan mekanisme pengambilan keputusan yang digunakan.
Sejumlah pertanyaan pun muncul: apakah sebelumnya telah dilakukan musyawarah? Apakah terdapat instruksi resmi dari kepala desa? Atau, apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari penugasan administratif yang telah ditetapkan sebelumnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Dalam konfirmasi kepada awak media, Pj. Kepala Dusun Bulumpore menyampaikan bahwa dirinya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya dari Sekdes mengenai pelaksanaan pekerjaan plack dacker tersebut.
Keterangan ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan unsur kewilayahan sebelum kegiatan pembangunan dimulai.
Kepala dusun merupakan bagian dari pemerintahan desa yang menjalankan tugas kewilayahan. Oleh karena itu, koordinasi menjadi penting, khususnya ketika kegiatan pembangunan berkaitan langsung dengan lingkungan dan masyarakat setempat.
Meski demikian, keterangan mengenai tidak adanya pemberitahuan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Sekdes dan pemerintah desa untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pelaksanaan kegiatan.
Selain persoalan koordinasi, penghentian pekerjaan selama lima hari turut menjadi perhatian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penghentian sementara tersebut dilakukan oleh Pj. Kepala Dusun Bulumpore dengan alasan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat dinilai belum terpenuhi sesuai harapan.
Persoalan ini perlu mendapat penjelasan dari pemerintah desa, terutama terkait bagaimana tenaga kerja lokal dilibatkan, bagaimana proses penentuan pekerja dilakukan, serta apakah pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada ketentuan pemberdayaan masyarakat yang berlaku.
Pelibatan warga dalam pembangunan desa merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sesuai karakteristik kegiatan dan aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kegiatan, ketentuan teknis, serta keterangan resmi dari seluruh pihak terkait.
Dengan demikian, persoalan pemberdayaan warga tidak hanya menjadi perdebatan, tetapi dapat dijelaskan berdasarkan fakta dan mekanisme yang berlaku.
Dugaan pengambilalihan kewenangan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan plack dacker di Dusun Bulumpore.
TPK perlu menjelaskan apakah pihaknya mengetahui, menyetujui, atau menerima penugasan terkait pekerjaan tersebut sebelum pelaksanaan dimulai.
Sementara itu, Sekdes diharapkan memberikan klarifikasi mengenai alasan dirinya mengantar dan mengarahkan kepala tukang, termasuk apakah tindakan tersebut didasarkan pada instruksi kepala desa atau penugasan resmi lainnya.
Kepala Desa Bumi Harapan juga diharapkan menjelaskan mekanisme pelaksanaan kegiatan, pembagian tanggung jawab antara perangkat desa dan TPK, serta langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Klarifikasi dari seluruh pihak diperlukan untuk membedakan persoalan koordinasi administratif dengan dugaan pelampauan kewenangan.
Tanpa penjelasan yang memadai, belum dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dipersoalkan merupakan pelanggaran prosedur.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang transparan, koordinasi yang baik, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kegiatan direncanakan, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, serta bagaimana kepentingan warga setempat diperhatikan dalam proses pembangunan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi dan mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, alasan penghentian pekerjaan dan kepastian kelanjutannya perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun hambatan yang berkepanjangan.
Hingga berita ini disusun, informasi yang dihimpun masih berdasarkan keterangan kepala tukang dan Pj. Kepala Dusun Bulumpore yang disampaikan kepada awak media pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Keterangan resmi dari Sekdes, TPK, dan Kepala Desa Bumi Harapan masih diperlukan untuk memastikan duduk perkara, dasar penugasan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, menyampaikan bukti pendukung, dan menjelaskan persoalan sesuai fakta yang sebenarnya.
Publik kini menantikan penjelasan terbuka dari Pemerintah Desa Bumi Harapan mengenai dugaan pengambilalihan kewenangan TPK, persoalan koordinasi dengan kepala dusun, serta penghentian pekerjaan plack dacker selama lima hari.
Transparansi dan klarifikasi dari seluruh pihak diharapkan dapat menjadi jalan penyelesaian persoalan sekaligus memastikan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
