SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Seluruh pemerintah desa diminta mengelola anggaran secara bertanggung jawab serta bebas dari praktik gratifikasi.

Penegasan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi membuka kegiatan _GEMA DESA 2026: Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa_ di Pendopo Delta Wibawa, Selasa, 18 November 2026.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para Asisten, Kepala OPD, Camat, serta 318 Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan, Ainur Rahman menegaskan bahwa 318 desa di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik.

“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Komitmen Antikorupsi

Selain akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga menerapkan kebijakan _zero tolerance_ terhadap gratifikasi.
Ainur Rahman mengapresiasi Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati yang tengah dinilai KPK sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Enam desa lainnya juga ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi 2026, yaitu: Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo, Kecamatan Krian; serta Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo.

Hasil Evaluasi 318 Desa

Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan 318 desa periode 26 Januari – 27 Oktober 2026.
Dari 5 indikator evaluasi, hasilnya: 25 desa kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai.

“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan intensif melalui _continuous auditing_ dan _continuous monitoring.

Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.

Penghargaan 10 Desa Terbaik TA 2025

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025:

1. Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati
2. Desa Sidomojo, Kecamatan Krian
3. Desa Bligo, Kecamatan Candi
4. Desa Sumokali, Kecamatan Candi
5. Desa Modong, Kecamatan Tulangan

6. Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan
7. Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono
8. Desa Cemandi, Kecamatan Sedati
9. Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi
10. Desa Gelam, Kecamatan Candi

BKK 2027 Naik Jadi Rp600 Juta per Desa

Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Tahun 2026, BKK disalurkan Rp200 juta untuk setiap desa.

“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa.

Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Bagikan :