BOGOR — Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Bogor Raya kembali menggelar Aksi Jilid III di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Rabu (21/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pertanggungjawaban politik dan administratif Bupati Bogor Rudy Susmanto serta Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran hukum di Kabupaten Bogor secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Aksi ini merupakan bentuk desakan masyarakat sipil agar berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik tidak berhenti pada proses penyelidikan atau penyidikan semata, tetapi dituntaskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
FABEM Bogor Raya menilai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pejabat publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Salah satu persoalan yang disoroti FABEM Bogor Raya adalah dugaan pemotongan insentif atau upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Dalam informasi yang menjadi perhatian publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tengah menyidik dugaan penyimpangan insentif periode Januari hingga Juli 2026. Informasi yang beredar juga menyebut nilai potongan lebih dari Rp17 miliar serta penyitaan uang sebesar Rp1,5 miliar.
FABEM mendesak aparat penegak hukum mengungkap secara terang asal-usul dana, mekanisme pemotongan, aliran uang, serta pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang sah.
Menurut FABEM, pengungkapan perkara tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan hak pihak-pihak yang berhak menerima insentif.
Selain persoalan insentif Bappenda, FABEM Bogor Raya juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Penggeledahan di sejumlah kantor perangkat daerah oleh KPK pada Agustus 2026, sebagaimana disebut dalam informasi yang menjadi perhatian publik, menjadi salah satu alasan munculnya desakan agar proses pengadaan diperiksa secara menyeluruh.
FABEM meminta aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menelusuri proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengadaan.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa setiap indikasi penyimpangan harus diperiksa secara objektif. Namun, penetapan tanggung jawab hukum terhadap individu tertentu tetap harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang sah.
Perkara pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar, seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial BAP disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang dikaitkan dengan kerugian negara sebesar Rp9,17 miliar.
FABEM Bogor Raya mendesak agar perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting untuk menjelaskan tahapan proses hukum, dugaan penyimpangan yang sedang diperiksa, serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penyidikan dan proses peradilan.
FABEM juga menekankan bahwa penanganan perkara harus berjalan konsisten, tanpa intervensi kepentingan politik maupun tekanan dari pihak mana pun.
Isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor turut masuk dalam daftar tuntutan FABEM Bogor Raya.
Organisasi tersebut meminta setiap laporan dan indikasi penyimpangan dalam proses pengisian jabatan diperiksa secara objektif, profesional, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut FABEM, pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip meritokrasi, kompetensi, serta integritas. Proses tersebut tidak boleh dipengaruhi praktik transaksional yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, dugaan yang muncul harus tetap diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang sah agar tidak menimbulkan kesimpulan prematur terhadap pihak tertentu.
Koordinator aksi FABEM Bogor Raya, Yogi Ariananda, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh bersikap pasif ketika muncul persoalan hukum yang menyangkut tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Kami mendesak KPK dan seluruh aparat penegak hukum bekerja profesional, mengusut setiap dugaan sampai tuntas, membuka perkembangan perkara kepada publik, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang jabatan dan kekuasaan,” tegas Yogi.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan dipengaruhi kedudukan, kekuasaan, maupun kepentingan politik.
Bagi FABEM Bogor Raya, tuntutan tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada individu tertentu, melainkan juga menjadi dorongan agar tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam Aksi Jilid III tersebut, FABEM Bogor Raya menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendorong penegakan hukum yang transparan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan alat bukti, pengungkapan aliran dana yang relevan, serta pertanggungjawaban pejabat sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Desakan terhadap Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade diarahkan pada pertanggungjawaban politik dan administratif sesuai kewenangan masing-masing. Tuntutan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya keterlibatan keduanya dalam dugaan tindak pidana yang sedang disoroti.
FABEM menilai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, merespons persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, serta mendukung terciptanya sistem pengawasan yang efektif.
Di sisi lain, aparat penegak hukum diminta bekerja independen dan menyampaikan informasi perkembangan perkara sejauh dimungkinkan oleh ketentuan hukum, termasuk aturan mengenai kerahasiaan penyidikan dan perlindungan hak para pihak.
Menutup pernyataannya, FABEM Bogor Raya menegaskan bahwa berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian publik harus ditangani secara serius dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
Organisasi tersebut menyerukan agar dugaan pelanggaran dibuktikan melalui proses hukum yang sah, bukan dihentikan karena kepentingan atau tekanan politik.
Pada saat yang sama, setiap pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil.
Pesan FABEM Bogor Raya jelas: jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bongkar dugaan penyimpangan, selamatkan uang rakyat, dan pulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta penegak hukum di Kabupaten Bogor.
FABEM berharap Aksi Jilid III ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa transparansi, integritas, dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
