SIDOARJO— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo mempertegas komitmen membangun kolaborasi strategis lintas kelembagaan dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Penguatan sinergitas tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan efektif, pelayanan publik semakin optimal, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., dengan Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra, beserta jajaran pejabat utama kepolisian dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan ini tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi antarpimpinan institusi, tetapi juga momentum memperkuat komunikasi, menyelaraskan prioritas kebijakan, serta membangun kesamaan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Subandi: Soliditas Kelembagaan Menjadi Kunci Keberhasilan Pembangunan
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan kebijakan pembangunan, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang solid, komunikasi yang efektif, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam konteks tersebut, keberadaan institusi kepolisian memiliki peran strategis, terutama dalam menjaga stabilitas wilayah, mendukung ketertiban masyarakat, serta menciptakan situasi kondusif bagi pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Subandi mengapresiasi hubungan kelembagaan antara Pemkab Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo yang selama ini terbangun melalui komunikasi dan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, kebersamaan dan kesamaan orientasi menjadi modal penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tetap jaga kebersamaan, kekompakan, dan kesatuan tujuan, yaitu menyukseskan program prioritas Presiden serta program prioritas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” tegas Subandi.
Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya keselarasan antara agenda pembangunan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.
Terlebih, sebagai salah satu kawasan penyangga utama perekonomian Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo memiliki dinamika pembangunan yang menuntut kepastian keamanan, kelancaran aktivitas ekonomi, dan efektivitas pelayanan publik.
Karena itu, sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan sosial, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kapolresta Bobby Tegaskan Kesiapan Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby Adimas Candra Putra menegaskan komitmen institusinya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Bobby, kepolisian tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga berperan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib agar aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dapat berlangsung dengan baik.
Dengan pengalaman penugasan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, serta pernah memimpin Polres Jember dan Polres Lamongan, Bobby membawa pengalaman kelembagaan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.
Kapolresta kelahiran Surabaya tersebut menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami siap bersinergi mendukung roda pemerintahan daerah, membangun hubungan kekeluargaan, menyukseskan visi dan misi Bupati, serta mengawal stabilitas kamtibmas di Sidoarjo,” ujar Bobby.
Komitmen tersebut menegaskan kesiapan Polresta Sidoarjo untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, dengan tetap menjalankan tugas dan kewenangan kepolisian sesuai ketentuan hukum.
Stabilitas kamtibmas menjadi faktor fundamental dalam mendukung efektivitas kebijakan publik. Tanpa situasi keamanan yang terjaga, pelaksanaan pembangunan, aktivitas dunia usaha, maupun pelayanan masyarakat berpotensi menghadapi berbagai hambatan.
Oleh sebab itu, koordinasi yang berkesinambungan antara kepolisian dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan sekaligus meningkatkan respons kelembagaan terhadap persoalan masyarakat.
Perkuat Koordinasi OPD dan Kepolisian, Bangun Tata Kelola yang Responsif
Pertemuan di Pendopo Delta Wibawa juga menjadi ruang konsolidasi kelembagaan melalui perkenalan jajaran kepala OPD Pemkab Sidoarjo dan pejabat utama Polresta Sidoarjo.
Sejumlah unsur kepolisian, mulai dari Satuan Lalu Lintas, Satuan Reserse Kriminal, hingga Satuan Intelijen dan Keamanan, turut diperkenalkan sebagai bagian dari upaya mempererat komunikasi dan mempermudah koordinasi antarinstitusi.
Langkah tersebut memiliki arti penting mengingat berbagai persoalan pembangunan daerah kerap membutuhkan penanganan lintas sektor, mulai dari ketertiban lalu lintas, pengamanan aktivitas masyarakat, penegakan hukum, hingga deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas wilayah.
Melalui komunikasi yang semakin terbuka, pemerintah daerah dan kepolisian diharapkan dapat membangun mekanisme koordinasi yang lebih responsif, terukur, dan efektif sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Sinergitas ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang mengedepankan koordinasi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Stabilitas Keamanan Jadi Fondasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Lebih jauh, penguatan kemitraan Pemkab Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo memiliki relevansi strategis terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai wilayah dengan aktivitas industri, perdagangan, jasa, dan mobilitas masyarakat yang tinggi, Sidoarjo membutuhkan stabilitas keamanan yang konsisten untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat.
Iklim investasi yang sehat tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan kemudahan pelayanan perizinan, tetapi juga dipengaruhi kepastian hukum, keamanan lingkungan usaha, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas sosial.
Dalam kerangka tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan dunia usaha.
Namun, efektivitas sinergitas kelembagaan pada akhirnya harus tercermin dalam implementasi nyata, terutama melalui kelancaran program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penanganan persoalan masyarakat secara cepat dan profesional.
Pertemuan Bupati Subandi dan Kapolresta Bobby Adimas Candra Putra ini menegaskan satu pesan penting: pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan yang baik.
Diperlukan soliditas kelembagaan, kepastian keamanan, dan koordinasi yang berkesinambungan agar setiap program pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo diharapkan mampu memperkuat fondasi pemerintahan yang efektif, menjaga stabilitas wilayah, serta mendorong terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang semakin aman, maju, produktif, dan berdaya saing.
