SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen pembangunan sumber daya manusia melalui pengukuhan 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2031.
Kehadiran lembaga independen tersebut diharapkan menjadi kekuatan strategis dalam mendorong transformasi pendidikan yang inklusif, berkualitas, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan persaingan global.
Pengukuhan yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026), menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan pendidikan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun mendatang.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, menegaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak lagi terbatas pada peningkatan capaian akademik.
Perubahan sosial, percepatan digitalisasi, serta perkembangan kebutuhan dunia kerja menuntut sistem pendidikan yang semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.
Menurutnya, Dewan Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai mitra mandiri pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan, rekomendasi, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.
“Masalah pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, Dewan Pendidikan, maupun masyarakat. Terutama dibutuhkan kolaborasi pemerintah dengan Dewan Pendidikan,” tegas Ainur dalam sambutannya.
Pendidikan Berkualitas Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Prestasi Akademik
Ainur menekankan bahwa transformasi pendidikan harus diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh.
Keunggulan akademik tetap menjadi bagian penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan pembentukan integritas, karakter moral, penguatan nilai budaya, serta penguasaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, dunia pendidikan juga menghadapi tantangan dalam membekali generasi muda agar mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab.
Karena itu, penguatan pendidikan karakter, literasi digital, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
Pemerintah daerah berharap Dewan Pendidikan tidak hanya berperan sebagai lembaga pemberi masukan, tetapi juga menjadi mitra strategis yang mampu menghadirkan gagasan konstruktif berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar kebijakan pendidikan tidak berhenti pada perencanaan administratif, melainkan menghasilkan perubahan yang terukur terhadap kualitas pembelajaran dan pemerataan kesempatan pendidikan.
Pj Sekda Ingatkan Dewan Pendidikan Hindari Ego Sektoral
Dalam arahannya, Ainur menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh anggota Dewan Pendidikan yang baru dikukuhkan.
Prioritas pertama adalah membangun komunikasi kelembagaan yang kuat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap persoalan pendidikan dapat diidentifikasi, dibahas, dan ditangani melalui pendekatan yang terkoordinasi.
“Untuk itu, saya titip pertama, bangun komunikasi yang solid dan erat dengan dinas pendidikan dan OPD terkait serta jauhkan pola kerja ego sektoral,” pesannya.
Ainur mengingatkan bahwa persoalan pendidikan memiliki dimensi yang luas dan saling berkaitan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya membutuhkan keterbukaan, kesamaan visi, dan komitmen bersama antarlembaga.
Dewan Pendidikan juga diharapkan mampu menjaga independensi sekaligus membangun hubungan kerja yang produktif dengan pemerintah daerah.
Dengan demikian, setiap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan pendidikan.
Pemerataan Sekolah, Kompetensi Guru, dan Anak Putus Sekolah Jadi Perhatian
Selain penguatan koordinasi, Ainur meminta Dewan Pendidikan lebih responsif terhadap berbagai persoalan pendidikan yang berkembang di masyarakat.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain pemerataan akses sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penanganan anak putus sekolah.
Ketiga persoalan tersebut dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan sumber daya manusia daerah.
Pemerataan akses pendidikan, misalnya, tidak hanya menyangkut ketersediaan sekolah, tetapi juga kemudahan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Demikian pula peningkatan kompetensi guru yang menjadi faktor penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sementara itu, persoalan anak putus sekolah membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk identifikasi penyebab, penguatan pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Ainur berharap Dewan Pendidikan mampu menghadirkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kondisi daerah.
“Adanya masalah-masalah tersebut, maka saya harap Dewan Pendidikan memberikan masukan kepada kami tentang program inovatif yang mampu meningkatkan pendidikan di Sidoarjo serta memperkuat generasi muda dari dampak teknologi,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya fungsi Dewan Pendidikan sebagai ruang penyerapan aspirasi publik dan mitra evaluasi kebijakan pendidikan.
Sidoarjo Miliki Lebih dari 217 Ribu Siswa SD dan SMP
Besarnya tanggung jawab pembangunan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo tercermin dari jumlah satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik yang harus mendapatkan pelayanan secara optimal.
Berdasarkan data yang disampaikan, Kabupaten Sidoarjo memiliki 585 sekolah dasar (SD) negeri dan swasta dengan jumlah 8.531 guru serta 141.578 siswa.
Sementara pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), terdapat 192 sekolah negeri dan swasta dengan 4.203 guru serta 76.300 siswa.
Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 777 satuan pendidikan SD dan SMP, yang melayani 217.878 peserta didik dengan dukungan 12.734 tenaga guru.
Besarnya ekosistem pendidikan tersebut memperlihatkan kompleksitas pengelolaan layanan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
Di satu sisi, jumlah satuan pendidikan dan tenaga pendidik menjadi modal penting dalam memperluas akses pembelajaran.
Namun, di sisi lain, pemerintah daerah tetap dihadapkan pada kebutuhan menjaga pemerataan kualitas pendidikan, meningkatkan kapasitas guru, dan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Dewan Pendidikan diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat serta memberikan rekomendasi berbasis kebutuhan lapangan.
Angka Anak Putus Sekolah Turun, Tantangan Pemerataan Pendidikan Masih Berlanjut
Salah satu perkembangan positif sektor pendidikan Kabupaten Sidoarjo terlihat dari penurunan jumlah anak putus sekolah yang tercatat dalam data pemerintah daerah.
Pada 2024, jumlahnya mencapai 7.430 anak. Angka tersebut menurun menjadi 4.305 anak pada 2025.
Artinya, terjadi penurunan sebanyak 3.125 anak atau sekitar 42,06 persen dalam kurun satu tahun.
Penurunan tersebut menjadi indikator positif bagi upaya penanganan persoalan pendidikan. Meski demikian, jumlah yang masih tercatat menunjukkan perlunya penguatan program pencegahan putus sekolah dan perluasan akses pendidikan.
Ke depan, Dewan Pendidikan diharapkan dapat mendorong evaluasi terhadap berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan, sekaligus memberikan masukan mengenai strategi penanganan yang lebih efektif.
Langkah tersebut penting agar keberhasilan pembangunan pendidikan tidak semata-mata diukur melalui peningkatan sarana dan capaian akademik, tetapi juga melalui kemampuan daerah memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Nanang Wahyono Pimpin Dewan Pendidikan Sidoarjo 2026–2031
Dalam pengukuhan tersebut, H. Nanang Wahyono, S.T., M.Pd., dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2031.
Ia didampingi H. Ali Mashuri, M.Pd.I., sebagai sekretaris dan Dr. Niswatin, S.Pd., M.Pd., sebagai bendahara.
Sementara delapan anggota lainnya adalah Dr. Joko Siswanto, M.Pd.I.; Drs. H. Misbahuddin, M.M.; Drs. Qodim, M.Si.; Dr. Anita Puji Astutik, S.Ag., M.Pd.I.; Budi Rahayu Sri Wulan, S.Pd., M.Pd.; Dr. Fajar Rahmat Dwi Miarsa, S.H., M.H.; Dr. Ir. Pancanto Kuat Prabowo, M.M.T.; serta H. Anas Syamsul Arif, M.Pd.
Komposisi kepengurusan tersebut diharapkan mampu memperkuat peran Dewan Pendidikan dalam mengembangkan kemitraan, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pendidikan daerah.
Momentum Memperkuat Masa Depan Pendidikan Sidoarjo
Pengukuhan Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2031 menjadi lebih dari sekadar agenda pergantian kepengurusan organisasi.
Momentum ini sekaligus menandai pentingnya penguatan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di tengah tantangan transformasi digital dan perubahan kebutuhan kompetensi global, pendidikan membutuhkan kolaborasi yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Dewan Pendidikan memiliki ruang strategis untuk memastikan aspirasi publik memperoleh perhatian, persoalan pendidikan mendapatkan solusi, dan berbagai inovasi dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Keberhasilan Dewan Pendidikan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya rekomendasi yang dihasilkan, tetapi juga oleh sejauh mana gagasan tersebut mampu mendorong perbaikan nyata dalam kualitas layanan pendidikan.
Dengan dukungan pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat, pengukuhan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi langkah penting menuju sistem pendidikan Sidoarjo yang semakin inklusif, adaptif, berintegritas, dan berdaya saing.
Sebab, pembangunan pendidikan pada hakikatnya bukan hanya tentang meningkatkan kualitas sekolah, melainkan juga mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki pengetahuan, karakter, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan zaman.
