JAKARTA – Langkah tegas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Pada Rabu, 4 November 2026, Presiden Prabowo resmi memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani Presiden Prabowo. Informasi pemberhentian itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemberhentian Listyo Sigit tidak terlepas dari perkembangan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga terdapat aktivitas penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Staf Kepresidenan, Presiden Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
Ariyo Windutomo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
Penunjukan tersebut diharapkan dapat memastikan roda administrasi dan koordinasi pemerintahan di lingkungan Istana Kepresidenan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Keputusan pemberhentian Listyo Sigit menjadi perhatian karena menyangkut seorang pejabat yang sebelumnya memiliki posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Peristiwa ini sekaligus menempatkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai perhatian utama dalam penyelenggaraan negara.
Dalam sistem pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, setiap pejabat negara harus tunduk pada ketentuan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku, tanpa terkecuali.
Setelah keputusan pemberhentian tersebut diumumkan, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan proses penyidikan perkara yang menyeret tiga perwira tinggi Polri tersebut.
Masyarakat menantikan penjelasan yang transparan dari aparat penegak hukum mengenai konstruksi perkara, alat bukti, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa peristiwa ini tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun pelayanan publik.
Pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa jabatan strategis dalam pemerintahan tetap berada dalam kewenangan Presiden dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Kini, proses hukum menjadi tahapan penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Publik tentu berharap penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Prinsip negara hukum harus berlaku bagi semua orang. Tidak ada jabatan yang boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum
