SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyiapkan langkah strategis untuk merevitalisasi kawasan perbatasan Sidoarjo–Surabaya melalui pembangunan Gapura Jenggala sebagai ikon baru daerah.
Penataan tersebut tidak sekadar diarahkan untuk memperindah wajah kawasan, tetapi juga memperkuat identitas kewilayahan, menghidupkan kembali nilai historis, serta menciptakan ruang publik yang lebih tertib, representatif, dan berkarakter.
Inisiatif pembangunan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo menghadirkan kawasan perbatasan yang memiliki nilai arsitektural sekaligus merepresentasikan kekayaan sejarah dan kearifan lokal Kabupaten Sidoarjo. Jumat 23 Oktober 2026.
Kawasan yang menjadi prioritas penataan berada di jalur penghubung Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
Sebagai salah satu akses penghubung dua wilayah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, kawasan tersebut dinilai memerlukan pembenahan menyeluruh, baik dari aspek infrastruktur, estetika lingkungan, maupun ketertiban lalu lintas.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa pembangunan Gapura Jenggala dirancang bukan semata-mata sebagai penanda batas administratif, melainkan juga sebagai simbol kebanggaan daerah yang mengintegrasikan nilai sejarah dengan kebutuhan penataan kawasan perkotaan modern.
Menurutnya, identitas sebuah daerah harus tercermin melalui karakter ruang publik, termasuk kawasan perbatasan yang menjadi pintu masuk sekaligus memberikan kesan pertama bagi masyarakat maupun pengunjung.
“Mudah-mudahan kawasan perbatasan ini bisa ditata ulang sesuai kearifan lokal. Kita ingin mengembalikan nilai-nilai lokal di situ, supaya batas wilayah Surabaya dan Sidoarjo terlihat jelas, sekaligus mengangkat kembali sejarah Sidoarjo,” ujar Subandi saat meninjau kawasan perbatasan tersebut, Jumat (23/10/2026).
Dalam peninjauan lapangan itu, Subandi didampingi Wakil Ketua III DPRD Sidoarjo Warih Andono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono, serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto.
Gapura Jenggala, Menghadirkan Identitas Sejarah dalam Arsitektur Kawasan
Pembangunan Gapura Jenggala menjadi salah satu elemen utama dalam konsep penataan kawasan perbatasan. Pemilihan identitas Jenggala diharapkan mampu menghadirkan keterkaitan antara pembangunan infrastruktur masa kini dengan warisan sejarah yang melekat pada wilayah Sidoarjo.
Dalam perspektif pembangunan daerah, keberadaan landmark berbasis sejarah memiliki nilai strategis karena dapat memperkuat karakter visual kawasan sekaligus menjadi media pengenalan identitas budaya kepada masyarakat.
Subandi menjelaskan, rencana pembangunan gapura tersebut akan dikaji dan dimatangkan bersama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo.
Pembahasan akan mencakup konsep arsitektur, kesesuaian desain dengan karakter kawasan, kebutuhan teknis konstruksi, serta kondisi infrastruktur di sekitar lokasi pembangunan.
Berdasarkan gambaran awal, gapura direncanakan memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan bentang sekitar 7 hingga 8 meter. Namun, ukuran dan spesifikasi akhir masih akan disesuaikan dengan hasil kajian teknis serta kondisi riil di lapangan.
“Desainnya akan dimatangkan terlebih dahulu agar benar-benar mencerminkan identitas Sidoarjo. Kita ingin setiap daerah menampilkan karakteristik sejarahnya masing-masing,” tegas Subandi.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa penataan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk citra daerah yang memiliki kekhasan dan kesinambungan dengan akar budayanya.
Integrasikan Estetika Lingkungan dengan Ketertiban Ruang Publik
Selain pembangunan Gapura Jenggala, Pemkab Sidoarjo juga merencanakan pembenahan taman, penataan elemen lanskap, serta peningkatan kualitas visual lingkungan di sekitar kawasan perbatasan.
Penataan ini diharapkan mampu mengubah wajah kawasan yang selama ini didominasi aktivitas lalu lintas menjadi koridor perkotaan yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki daya tarik visual.
Namun, Subandi menekankan bahwa keberhasilan penataan kawasan tidak cukup hanya diukur dari keindahan bangunan maupun taman.
Aspek ketertiban ruang publik, aktivitas ekonomi masyarakat, serta kelancaran mobilitas kendaraan juga harus menjadi perhatian dalam perencanaan.
Karena itu, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di sekitar lokasi. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan sebelum menentukan pola penataan yang tepat.
Penataan aktivitas perdagangan diharapkan dapat menjaga fungsi ruang publik tanpa mengabaikan keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat kecil.
Di sisi lain, persoalan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan turut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menghambat kelancaran arus lalu lintas, terutama pada kawasan dengan intensitas pergerakan kendaraan yang tinggi.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo diminta melakukan kajian terhadap titik-titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan akibat parkir tidak tertib.
Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar penentuan lokasi pemasangan rambu larangan parkir sekaligus penguatan pengawasan di lapangan.
“Kami meminta Dishub rutin melakukan patroli agar pengendara tidak memarkir kendaraannya sembarangan. Penataan estetika kawasan harus berjalan beriringan dengan kelancaran arus lalu lintas,” tutur Subandi.
Arahan tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan penataan kawasan yang terintegrasi, yakni menyelaraskan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, ketertiban sosial, dan manajemen transportasi.
Penataan Bertahap, Menjangkau Perbatasan Pasuruan dan Mojokerto
Pemkab Sidoarjo memastikan bahwa rencana pembenahan kawasan perbatasan tidak akan berhenti pada koridor Sidoarjo–Surabaya.
Pemerintah daerah juga menyiapkan agenda penataan secara bertahap di sejumlah pintu masuk wilayah lainnya, termasuk kawasan perbatasan Sidoarjo–Pasuruan dan Sidoarjo–Mojokerto.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keseragaman kualitas penataan kawasan tanpa menghilangkan karakteristik geografis maupun historis setiap wilayah.
Dengan pendekatan tersebut, kawasan perbatasan diharapkan memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya sebagai penanda administratif, tetapi juga sebagai representasi wajah pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Meski demikian, pelaksanaan program tetap memerlukan perencanaan yang matang, khususnya terkait desain teknis, kebutuhan anggaran, pengaturan ruang, serta koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan terhadap kawasan perbatasan.
Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting agar pembangunan landmark dapat berjalan seiring dengan pembenahan fasilitas publik dan penyelesaian persoalan ketertiban kawasan.
Membangun Wajah Daerah yang Berkarakter dan Berkelanjutan
Rencana pembangunan Gapura Jenggala sekaligus menegaskan pentingnya menghadirkan dimensi budaya dalam kebijakan pembangunan infrastruktur daerah.
Di tengah perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatnya mobilitas masyarakat, identitas lokal menjadi elemen penting untuk menjaga kekhasan suatu wilayah agar tidak kehilangan karakter historisnya.
Penataan kawasan perbatasan yang dirancang Pemkab Sidoarjo diharapkan mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni menghadirkan infrastruktur yang fungsional dan membangun ruang publik yang mencerminkan kebanggaan terhadap sejarah daerah.
Lebih jauh, keberadaan Gapura Jenggala berpotensi menjadi elemen penguat citra kawasan sekaligus memperkenalkan warisan sejarah Sidoarjo kepada masyarakat yang melintasi pintu masuk kabupaten tersebut.
Dengan perencanaan yang terukur, desain yang berakar pada kearifan lokal, serta pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, transformasi perbatasan Sidoarjo–Surabaya diharapkan dapat menghadirkan wajah baru daerah yang lebih tertib, estetis, dan representatif.
Pada akhirnya, pembangunan Gapura Jenggala bukan sekadar menghadirkan sebuah gerbang megah di batas wilayah, melainkan menjadi upaya mempertemukan sejarah, identitas budaya, dan visi pembangunan modern dalam satu wajah baru Kabupaten Sidoarjo.
