SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat langkah mitigasi menghadapi potensi banjir pada musim hujan. Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, MKn turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) proses normalisasi Sungai Gedangrowo di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (16/9/2026).
Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan infrastruktur pengendali aliran air sekaligus mengukur sejauh mana pekerjaan normalisasi sungai berjalan sebelum intensitas hujan meningkat.
Dalam sidak tersebut, Subandi menegaskan pengerahan lima unit alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai dan avfour di wilayah Tanggulangin serta Candi. Namun, hingga peninjauan dilakukan, baru tiga unit ekskavator yang berada di lapangan.
Subandi langsung meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) Sidoarjo mempercepat mobilisasi seluruh alat berat yang telah disiapkan.
“Sudah saya telepon Dinas PU, kenapa alat-alatnya belum dikirim semua. Saya minta PU memastikan besok lima alat berat sudah turun semua,” tegas Subandi.
Instruksi tersebut menunjukkan bahwa normalisasi sungai tidak ditempatkan sebagai pekerjaan rutin semata, melainkan sebagai bagian dari strategi kesiapsiagaan menghadapi risiko banjir.
Subandi menargetkan sungai dan avfour di kawasan Kecamatan Tanggulangin dan Candi dapat ditangani secara maksimal sebelum musim hujan memasuki periode intensif.
“Yang penting hari-hari ini normalisasi kita maksimalkan,” ujarnya.
Pendangkalan Sungai Jadi Perhatian
Menurut Subandi, salah satu persoalan yang harus segera ditangani adalah pendangkalan sejumlah badan sungai. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kapasitas tampung dan memperlambat aliran air ketika debit meningkat.
Sungai di wilayah Kalidawir, Tanggulangin, menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian pemerintah daerah. Karena itu, pengerahan alat berat diprioritaskan untuk lokasi-lokasi yang membutuhkan pengerukan dan normalisasi segera, khususnya di wilayah Tanggulangin dan Candi.
Bagi Pemkab Sidoarjo, pekerjaan normalisasi menjadi salah satu instrumen mitigasi untuk mengurangi potensi genangan. Namun, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan sungai.
Pemkab juga menyiapkan pendekatan berbasis wilayah melalui Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kecamatan (PIWK).
Melalui program tersebut, para camat diminta berkolaborasi dengan Dinas PU BM SDA untuk melakukan pemetaan sungai, saluran air, maupun avfour yang tidak dapat dijangkau alat berat.
Pemetaan diperlukan agar tidak ada titik yang terlewat, terutama kawasan yang membutuhkan metode penanganan berbeda.
“Untuk normalisasi yang lokasinya tidak bisa dijangkau dengan alat-alat berat, minimal Pak Camat bisa berkolaborasi dengan PU. Kita petakan agar semua sungai di daerah Tanggulangin dan Candi betul-betul siap saat musim hujan,” kata Subandi.
Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penanganan banjir secara utuh, mulai dari bagian hulu hingga hilir. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut bergerak ketika banjir terjadi, tetapi memastikan sistem drainase dan aliran sungai memiliki kapasitas yang memadai sebelum ancaman datang.
Siapkan Embung 15 Hektare di Kedungbanteng
Selain mempercepat normalisasi sungai, Pemkab Sidoarjo menyiapkan langkah jangka menengah melalui rencana pembangunan embung di Desa Kedungbanteng.
Embung tersebut dirancang sebagai salah satu ruang tampung air untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di kawasan setempat. Rencana ini juga dikaitkan dengan persoalan penurunan tanah yang terjadi di wilayah Kedungbanteng.
Subandi menyebutkan terdapat lahan sekitar 15 hektare di RT 08 Desa Kedungbanteng yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan embung.
Pemkab Sidoarjo akan memasukkan rencana tersebut ke dalam tahapan perencanaan, termasuk mengupayakan proses pembebasan lahan.
“Tujuannya untuk menampung air. Kalau bisa pembebasan lahannya kita usahakan 2027. Kalau tidak bisa, 2028. Setelah itu tanahnya bisa diserahkan kepada desa untuk dikelola. Termasuk kemungkinan menjadi kawasan wisata,” jelasnya.
Konsep tersebut memperlihatkan bahwa infrastruktur pengendali air diarahkan tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat apabila nantinya dapat dikembangkan sebagai kawasan publik.
Penurunan Tanah Akan Dikaji Bersama ITS
Persoalan banjir di Kedungbanteng juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kawasan. Subandi menyoroti adanya fenomena penurunan tanah yang perlu dikaji secara ilmiah agar pemerintah memiliki dasar teknis yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan.
Untuk itu, Pemkab Sidoarjo berencana menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) guna melakukan kajian terhadap tingkat penurunan tanah di kawasan Kedungbanteng.
Langkah tersebut menjadi penting karena penanganan banjir membutuhkan data yang akurat. Kajian teknis mengenai perubahan elevasi tanah dapat menjadi dasar dalam menentukan desain infrastruktur, arah aliran air, kapasitas tampungan, hingga prioritas intervensi pemerintah.
Subandi mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan melalui betonisasi sebelumnya belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan genangan di kawasan tersebut.
Pemkab telah melakukan betonisasi sejumlah ruas jalan yang terdampak banjir. Namun, setelah pekerjaan dilakukan, genangan masih terjadi.
“Sebenarnya Pemkab Sidoarjo telah melakukan betonisasi jalan di kawasan Kedungbanteng yang tergenang banjir. Tapi ternyata posisi jalan yang dibetonisasi masih banjir. Ini menjadi pekerjaan rumah,” ungkapnya.
Karena itu, Subandi kembali menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh.
“Penanganan dari hulu sampai hilir ini harus selesai,” tegasnya.
Mitigasi Tak Boleh Menunggu Banjir Datang
Langkah Pemkab Sidoarjo mengerahkan alat berat, memetakan titik-titik sungai yang sulit dijangkau, menyiapkan rencana embung, hingga menggandeng perguruan tinggi untuk mengkaji penurunan tanah menunjukkan bahwa mitigasi banjir membutuhkan intervensi berlapis.
Normalisasi menjadi langkah cepat untuk meningkatkan kapasitas aliran. Pemetaan wilayah diperlukan untuk menutup celah penanganan di titik-titik yang tidak terjangkau alat berat.
Sementara pembangunan embung diproyeksikan sebagai bagian dari solusi penampungan air dalam jangka lebih panjang.
Bagi pemerintah daerah, tantangan terbesar bukan semata bagaimana menangani banjir ketika air sudah meluap, tetapi bagaimana memastikan seluruh sistem pengendalian air bekerja sebelum hujan dengan intensitas tinggi datang.
Karena itu, instruksi Subandi agar lima alat berat segera beroperasi menjadi bagian dari pesan yang lebih besar: mitigasi banjir harus dilakukan sebelum bencana terjadi, dengan pekerjaan yang terukur, berbasis data, dan mencakup seluruh rantai aliran air dari hulu hingga hilir.
