SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai memperkuat strategi pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan mendorong pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh 346 desa dan kelurahan.
Kebijakan ini diarahkan bukan semata untuk meningkatkan penghimpunan dana keagamaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan zakat sekaligus memperbesar dampak sosial-ekonomi dana ZIS bagi warga yang membutuhkan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya menggarap potensi ZIS Kabupaten Sidoarjo yang berdasarkan riset BAZNAS RI diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun per tahun.
Besarnya potensi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah, BAZNAS dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem penghimpunan yang lebih terstruktur, dekat dengan masyarakat dan mampu menjangkau seluruh lapisan sosial.
Dorongan penguatan UPZ disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengumpulan ZIS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (9/9/2026).
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rohman, menegaskan bahwa optimalisasi ZIS membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BAZNAS, pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat.
Menurut Ainur, kinerja penghimpunan ZIS di Sidoarjo sejauh ini telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, capaian tersebut masih menyimpan ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan.
“Sekarang pengumpulan sudah maksimal, tapi belum optimal. Sudah baik, tapi perlu ditingkatkan,” ujar Ainur.
Karena itu, ia mendorong kepala desa dan lurah untuk secara aktif memfasilitasi pembentukan UPZ di wilayah masing-masing. Keberadaan UPZ hingga tingkat desa dan kelurahan dinilai strategis karena dapat mendekatkan layanan penghimpunan ZIS dengan masyarakat sekaligus membuka kanal partisipasi yang lebih luas.
Penguatan tersebut juga memiliki landasan regulasi, sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur mengenai optimalisasi pengumpulan ZIS.
Data BAZNAS Sidoarjo memperlihatkan bahwa pengelolaan ZIS telah memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai program sosial kemasyarakatan.
Sepanjang 2025, total pengumpulan ZIS mencapai Rp16,375 miliar. Angka tersebut terdiri atas zakat sebesar Rp896,84 juta, infak dan sedekah Rp12,93 miliar, serta penerimaan lainnya sebesar Rp2,54 miliar.
Dari dana yang berhasil dihimpun tersebut, BAZNAS Sidoarjo menyalurkan sekitar Rp11,507 miliar melalui lima pilar program utama.
Program Sidoarjo Peduli menjadi sektor dengan penyaluran terbesar, yakni mencapai Rp8,348 miliar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan kemanusiaan, antara lain bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sembako serta dukungan biaya hidup bagi masyarakat dhuafa.
Sementara itu, program Sidoarjo Cerdas memperoleh alokasi Rp1,599 miliar, disusul Sidoarjo Taqwa Rp926,55 juta, Sidoarjo Sehat Rp461,45 juta, dan Sidoarjo Makmur Rp172,3 juta.
Tren positif tersebut berlanjut pada periode Januari hingga Juli 2026. Total pengumpulan bersih tercatat mencapai Rp8,556 miliar, sementara dana yang telah disalurkan mencapai Rp8,111 miliar.
Dengan demikian, rasio efisiensi penyaluran mencapai 94,8 persen, yang masuk kategori “sangat tinggi” berdasarkan standardisasi BAZNAS RI.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan ZIS di Sidoarjo bukan semata terletak pada kemampuan menyalurkan dana, melainkan bagaimana memperluas basis penghimpunan agar kesenjangan antara potensi dan realisasi dapat diperkecil.
Ainur menilai besarnya potensi ZIS Sidoarjo harus dilihat sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat.
Dengan estimasi potensi mencapai Rp2,2 triliun setiap tahun, realisasi penghimpunan yang selama ini tercatat masih berada pada skala yang jauh lebih kecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang yang sangat luas untuk memperkuat literasi zakat, memperluas kanal pembayaran, membangun kepercayaan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Potensi zakat Sidoarjo yang mencapai Rp2,2 triliun setahun berdasarkan riset BAZNAS RI dapat kita garap bersama,” kata Ainur.
Dalam konteks tersebut, pembentukan UPZ di 346 desa dan kelurahan tidak sekadar diposisikan sebagai perluasan struktur kelembagaan.
Lebih jauh, UPZ diharapkan menjadi simpul penghimpunan ZIS berbasis komunitas, yang memahami kondisi sosial masyarakat secara lebih dekat dan mampu menghubungkan muzaki dengan warga penerima manfaat secara lebih efektif.
Pendekatan berbasis wilayah juga berpotensi meningkatkan akuntabilitas sosial. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat dikelola secara profesional dan disalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang terukur.
Ketua BAZNAS Sidoarjo, M. Chasbil Aziz Salju Sodar, menegaskan bahwa penguatan UPZ di tingkat desa merupakan langkah penting untuk memperluas jangkauan penghimpunan sekaligus memastikan manfaat dana ZIS dapat dirasakan secara lebih dekat oleh masyarakat.
Menurutnya, dana ZIS bukan hanya berkaitan dengan bantuan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat apabila dikelola secara tepat sasaran.
“Dana ini akan digunakan langsung untuk membantu tetangga dekat kita yang membutuhkan bantuan bedah rumah, biaya berobat, beasiswa, hingga modal usaha mikro,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan posisi strategis ZIS dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Ketika dikelola secara profesional, transparan dan tepat sasaran, dana ZIS dapat menjadi salah satu instrumen yang membantu masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi.
Bedah rumah, bantuan kesehatan, beasiswa hingga permodalan usaha mikro bukan hanya bentuk bantuan sesaat, tetapi dapat menjadi bagian dari rantai pemberdayaan yang mendorong peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.
Karena itu, pembentukan UPZ di seluruh desa dan kelurahan menjadi agenda strategis yang membutuhkan konsistensi. Tantangannya bukan hanya membentuk kelembagaan, tetapi memastikan setiap UPZ memiliki tata kelola yang baik, sumber daya yang memadai, mekanisme pelaporan yang transparan serta mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Jika ekosistem tersebut berhasil dibangun, potensi ZIS Sidoarjo sebesar Rp2,2 triliun bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan dapat ditransformasikan menjadi kekuatan sosial-ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dengan memperkuat kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo, BAZNAS, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, optimalisasi ZIS diharapkan mampu menghadirkan model pengelolaan zakat yang semakin dekat, transparan, produktif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari seberapa besar dana ZIS yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat yang lahir dari dana tersebut.
