SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus membuka ruang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak untuk mempercepat transformasi pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penjajakan sinergi bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, khususnya dalam pengembangan sistem pembayaran digital, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen membangun kolaborasi tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. dengan jajaran pimpinan BRI di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (1/9/2026). Dalam pertemuan tersebut hadir Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, beserta jajaran.
Pertemuan itu menjadi ruang strategis untuk menjajaki berbagai pola kerja sama yang berorientasi pada kemudahan masyarakat, penguatan ekosistem pelayanan digital, serta peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pendapatan daerah.
Salah satu agenda utama yang dijajaki adalah pemanfaatan jaringan dan kanal layanan digital BRI untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi berbagai kewajiban kepada pemerintah daerah, termasuk pembayaran pajak dan retribusi. Melalui integrasi sistem pembayaran digital, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan yang semakin cepat, mudah, aman, dan efisien.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengatakan bahwa dinamika fiskal daerah saat ini menuntut adanya inovasi dan kolaborasi yang semakin kuat. Menurutnya, lembaga perbankan dapat mengambil peran strategis dalam membantu pemerintah daerah memperluas akses layanan digital kepada masyarakat.
“Dengan kondisi fiskal daerah yang sedang melakukan efisiensi, BRI bisa membantu pemerintah daerah. Kami memiliki jaringan yang luas dan aplikasi mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Danang.
Ia menjelaskan, BRI siap mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang dimiliki dengan sistem layanan pemerintah daerah. Integrasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam melakukan pembayaran pajak daerah.
“Kami akan integrasikan channel yang kami punya, termasuk mobile banking, untuk pembayaran pajak. Ini akan membantu masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan murah,” jelasnya.
Danang menambahkan, komunikasi dengan sejumlah perangkat daerah teknis di lingkungan Pemkab Sidoarjo juga telah dilakukan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan integrasi sistem. BRI, kata dia, siap mendukung pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pelayanan yang semakin terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya berorientasi pada pelayanan digital, peluang sinergi antara Pemkab Sidoarjo dan BRI juga diarahkan pada penguatan sektor UMKM. Sebagai salah satu institusi perbankan yang memiliki perhatian besar terhadap pembiayaan dan pemberdayaan usaha rakyat, BRI membuka peluang kolaborasi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM Sidoarjo.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM lokal untuk naik kelas, memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, hingga membuka peluang untuk menembus pasar nasional dan global.
“Kami juga siap bersinergi dalam pemberdayaan UMKM agar semakin banyak yang naik kelas, bahkan mampu berkembang sampai ekspor,” katanya.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyambut positif peluang kerja sama tersebut. Menurutnya, Pemkab Sidoarjo akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak selama kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah.
“Kami sangat bangga dan menyambut baik terobosan yang ditawarkan BRI. Apa saja yang bisa dikerjasamakan, terutama untuk peningkatan PAD dan pelayanan kepada masyarakat, tentu akan kita lihat dan kita tindak lanjuti,” ujar Bupati Subandi.
Bagi Pemkab Sidoarjo, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda penting yang terus didorong secara berkelanjutan. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan sistem pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui penguatan pelayanan terpadu hingga tingkat kecamatan.
Bupati Subandi menjelaskan bahwa 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari percepatan transformasi layanan tersebut. Ke depan, penguatan sistem pelayanan juga diarahkan agar dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Di setiap kecamatan kita dorong pelayanan satu pintu, termasuk untuk pembayaran pajak. Ada 18 kecamatan yang bisa menjadi bagian dari percepatan pelayanan ini. Selanjutnya juga akan kita siapkan sampai di tingkat desa,” jelasnya.
Menurut Bupati Subandi, penguatan layanan berbasis digital menjadi semakin penting mengingat karakter Sidoarjo sebagai daerah urban dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi.
Pemerintah dituntut untuk menghadirkan layanan yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat serta praktis.
Digitalisasi, kata dia, harus menjadi instrumen untuk memangkas jarak, waktu, dan biaya dalam memperoleh layanan pemerintah. Masyarakat tidak lagi harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan dan menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi maupun pembayaran.
Transformasi pelayanan tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
Bupati Subandi juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo bersikap terbuka terhadap dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kerja sama pembangunan, menurutnya, tidak terbatas pada satu lembaga perbankan, tetapi terbuka bagi seluruh pihak yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sistem pelayanan pemerintah.
“Kita terbuka. Bukan hanya BRI atau Bank Jatim. Mana saja yang bisa masuk dan memberikan support terhadap sistem pelayanan pemerintah, monggo,” ungkapnya.
Keterbukaan tersebut mencerminkan komitmen Pemkab Sidoarjo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara layanan, tetapi juga sebagai penggerak sinergi yang mempertemukan berbagai kekuatan, baik pemerintah, sektor perbankan, dunia usaha, maupun masyarakat.
Bupati Subandi berharap penjajakan kerja sama dengan BRI dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama perangkat daerah terkait.
Dengan langkah yang terukur dan terintegrasi, berbagai inovasi yang ditawarkan diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Penguatan kanal pembayaran digital, pengembangan pelayanan terpadu hingga tingkat kecamatan dan desa, serta pemberdayaan UMKM menjadi sejumlah sektor strategis yang diharapkan dapat dikembangkan melalui sinergi tersebut.
Lebih dari sekadar kerja sama kelembagaan, kolaborasi Pemkab Sidoarjo dengan sektor perbankan menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang semakin modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Di saat yang sama, langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.
“Yang paling penting adalah bagaimana kerja sama ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan pada akhirnya ikut meningkatkan PAD Sidoarjo,” pungkas Bupati Subandi.
Narasi ini dapat saya buatkan lagi dalam versi yang lebih tajam dan bernuansa ekonomi-bisnis, dengan gaya pemberitaan yang lebih kuat menonjolkan digitalisasi fiskal, potensi peningkatan PAD, transformasi transaksi daerah, dan pemberdayaan UMKM.
