MALILI – Suara bulat muncul dari ratusan warga Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di halaman Kantor Desa Harapan, Sabtu (1/8/2026), mereka menyuarakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus mendesak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar untuk menghentikan pendampingan kepada kelompok petani yang menolak pengosongan lahan.
Ketua Karang Taruna Desa Harapan, Iswandi, menyampaikan aspirasi warga di hadapan massa aksi. Ia menilai keberadaan LBH Makassar justru memperkeruh situasi di lapangan, memicu ketegangan, dan memperlambat proses pelaksanaan proyek yang telah lama dinantikan.
“Kami meminta LBH Makassar beserta pihak-pihak yang terus memprovokasi agar menarik diri dari Desa Harapan. Kami ingin situasi kembali kondusif sehingga pembangunan bisa berjalan,” tegas Iswandi.
Ia juga mengklaim bahwa kehadiran pendampingan lembaga tersebut terlihat memperkuat penolakan pengosongan lahan, sehingga upaya penyiapan kawasan terhambat dan pembangunan tertunda.
Warga Desa Harapan telah lama menantikan beroperasinya PT Indonesia Huabao Industrial Hub (IHIP) sebagai bagian dari PSN.
Kehadiran kawasan industri ini diyakini akan membuka peluang kerja luas bagi tenaga kerja lokal, menggerakkan roda perekonomian, serta menumbuhkan berbagai usaha pendukung dan UMKM di sekitar kawasan.
“Kalau perusahaan ini mulai beroperasi, peluang kerja akan terbuka lebih luas dan ekonomi masyarakat tentu ikut bergerak. Selain menyerap tenaga kerja, aktivitas industri nantinya akan menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku UMKM serta meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah sekitar,” ungkap Iswandi mewakili harapan warga.
Penyiapan lahan seluas 394,5 hektare yang dikelola PT IHIP masih berjalan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyiapkan santunan pengganti nilai tanaman dan bangunan bagi warga terdampak.
Namun dari total 116 petani, sekitar 30 orang masih menolak menerima santunan dengan alasan nilai ganti rugi yang ditetapkan tim independen belum sesuai harapan.
Fenomena ini memunculkan dua pandangan yang saling berhadapan. Di satu sisi sebagian petani menuntut nilai ganti rugi yang lebih tinggi.
Di sisi lain, ratusan warga lain justru mendesak agar proyek segera berjalan demi kemaslahatan bersama.
Warga berharap perbedaan ini segera ditemukan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak, sehingga proyek strategis nasional tersebut dapat segera diwujudkan dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Luwu Timur.
