MAYBART
Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengeluarkan siaran pers kedua terkait laporan konflik bersenjata di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Rabu 25 Maret 2026.
Melalui juru bicara Sebby Sambom, pihak TPNPB menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pos militer Indonesia di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, yang terjadi pada 22 Maret 2026 pagi.
Menurut laporan yang disampaikan oleh Panglima TPNPB Kodap IV Sorong Raya, Denimos, bersama Wakil Panglima Zakarias Fatem, operasi tersebut dipimpin oleh Komandan Operasi Mayor Manfred Fatem dan melibatkan sejumlah satuan di bawah Kodap IV.
Dalam pernyataannya, TPNPB mengklaim bahwa dalam peristiwa tersebut terdapat korban jiwa dari pihak aparat militer Indonesia, serta satu anggota TPNPB bernama Alfons Sorry dilaporkan gugur.
Selain itu, TPNPB juga mengklaim berhasil menyita sejumlah perlengkapan militer, termasuk senjata dan amunisi, yang disebut akan digunakan kembali dalam operasi mereka.
Seruan Pengakuan dan Perundingan
Dalam siaran pers tersebut, TPNPB juga menyampaikan tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Agus Subianto agar mengakui keberadaan mereka sebagai pihak dalam konflik bersenjata di Papua.
TPNPB juga menyerukan keterlibatan lembaga internasional, termasuk negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memfasilitasi dialog atau perundingan antara pemerintah Indonesia dan TPNPB guna mencari penyelesaian konflik.
Mereka turut menyoroti dampak kemanusiaan akibat konflik yang berkepanjangan, termasuk adanya warga sipil yang mengungsi dan membutuhkan bantuan dasar seperti makanan dan layanan kesehatan.
Pernyataan Sikap TPNPB
Dalam rilis tersebut, TPNPB Kodap IV Sorong Raya juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap, di antaranya:
* Menolak pembangunan infrastruktur sebagai solusi konflik dan menegaskan fokus pada perjuangan politik.
* Mendesak penarikan aparat keamanan dari wilayah pemukiman warga sipil.
* Mengklaim wilayah tertentu di Maybrat sebagai zona operasi mereka.
* Mengimbau masyarakat sipil untuk berhati-hati di wilayah yang disebut sebagai zona konflik.
Ajakan Perlindungan Warga Sipil
TPNPB juga meminta agar warga sipil yang ditahan atau terdampak konflik tidak dilibatkan dalam operasi militer, serta mendesak adanya perlindungan terhadap masyarakat non-kombatan.
